Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 30/08/2014, 19:23 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
- Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi merupakan jalan satu satunya untuk menekan defisit anggaran. Anggaran untuk subsidi BBM dianggap terlalu besar.

“Sudah bolak balik saya sampaikan bahwa untuk menekan defisit anggaran di tahun 2015 itu memang jalan satu-satunya di situ. Kamu harus mengerti dong subsidi BBM itu gede banget Rp 400 triliun, bahkan Rp 433 (triliun) yang untuk tahun depan,” ujar Jokowi usai bersilaturahmi dengan ratusan tokoh dan kiai Nahdatul Ulama di Pondok Pesantren Al-Hikam, Depok, Jawa Barat, Sabtu (30/8/2014), seperti dikutip Tribunnews.com.

Namun, Jokowi mengaku masih mengkalkulasikan berapa besaran kenaikan harga BBM yang ideal. Ia baru akan bicara mengenai kalkulasi setelah dilantik sebagai presiden pada Oktober mendatang.

“Masih dikalkulasi yang jelas kita harus memulai mengalihkan, mengalihkan loh hati-hati. Mengalihkan subsidi dari yang dibakar dan kenikmatan tersebut dialihkan kepada usaha yang lebih produktif. Kalau saya sampaikan idealnya kan enggak etis, kewenangan saya nanti setelah dilantik, " ujar Jokowi.

Jokowi menambahkan, apabila harga BBM tidak dinaikkan, maka besarnya subsidi akan menghambat percepatan pembangunan karena alokasi anggaran yang tidak tepat serta mengganggu aliran kas negara.

“Ya nanti cash flownya terganggu,” ujar Jokowi.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung (CT) menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi dalam masa akhir jabatannya. Alasannya, beban rakyat sudah cukup berat.

Ia mengingatkan, pemerintahan Presiden SBY sudah menaikkan harga BBM pada 2013 lalu. Sementara tahun ini, pemerintah juga telah menaikkan tarif dasar listrik, dan sebentar lagi Pertamina dengan persetujuan DPR juga akan menaikkan harga elpiji 12 kilogram.

Baca juga:

 "Ketika Saya Naikkan BBM Tahun 2005, Saya Tidak Pernah Bilang Bu Mega Bebani Saya"

Presiden SBY : Pemerintahan yang Neolib Tidak Suka Ada Subsidi

SBY Batalkan Rencana Kenaikan Gaji Pejabat Selama 10 Tahun Terakhir

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usai Sri Mulyani ke Kejagung, KPK Umumkan Sidik Dugaan Korupsi Pemberian Kredit oleh LPEI

Usai Sri Mulyani ke Kejagung, KPK Umumkan Sidik Dugaan Korupsi Pemberian Kredit oleh LPEI

Nasional
KPK Sebut Ketua KPU Mestinya Laporkan Penerimaan Kue Ulang Tahun

KPK Sebut Ketua KPU Mestinya Laporkan Penerimaan Kue Ulang Tahun

Nasional
Pemerintah Akan Berikan Anggaran 'Booster' ke Daerah demi Tekan Angka Stunting

Pemerintah Akan Berikan Anggaran "Booster" ke Daerah demi Tekan Angka Stunting

Nasional
Masih Banyak Warga Belum Masuk DTKS, Risma Minta Masyarakat Lapor lewat Usul Sanggah

Masih Banyak Warga Belum Masuk DTKS, Risma Minta Masyarakat Lapor lewat Usul Sanggah

Nasional
Soal Pembaharuan Perpres RAN PE, BNPT Minta Dukungan Semua Pihak agar Berjalan Lancar

Soal Pembaharuan Perpres RAN PE, BNPT Minta Dukungan Semua Pihak agar Berjalan Lancar

Nasional
KPU Jawa Barat Ungkap Alasannya Baru Rekapitulasi Nasional Sehari Sebelum Penetapan Hasil Pemilu

KPU Jawa Barat Ungkap Alasannya Baru Rekapitulasi Nasional Sehari Sebelum Penetapan Hasil Pemilu

Nasional
Gagal Lolos ke DPR, Menpora Dito: DKI Jakarta I Dapil yang Sangat Berat untuk Golkar

Gagal Lolos ke DPR, Menpora Dito: DKI Jakarta I Dapil yang Sangat Berat untuk Golkar

Nasional
Pemerintah Akan Gelar Penimbangan Serentak untuk Petakan Stunting

Pemerintah Akan Gelar Penimbangan Serentak untuk Petakan Stunting

Nasional
Projo Tak Ingin Buru-buru Bahas Kursi Menteri Pemerintahan ke Depan

Projo Tak Ingin Buru-buru Bahas Kursi Menteri Pemerintahan ke Depan

Nasional
Mendes Abdul Halim Sebut Pertemuan dengan Jokowi Tak Berkaitan dengan Koalisi dan PKB

Mendes Abdul Halim Sebut Pertemuan dengan Jokowi Tak Berkaitan dengan Koalisi dan PKB

Nasional
Bantah Pertemuan Jokowi dan 2 Menteri PKB Terkait Hak Angket, Istana: Tidak Perlu Berspekulasi

Bantah Pertemuan Jokowi dan 2 Menteri PKB Terkait Hak Angket, Istana: Tidak Perlu Berspekulasi

Nasional
Jersey Baru Timnas Indonesia Tuai Dikritik, Menpora Sebut Tak Pakai Uang Negara

Jersey Baru Timnas Indonesia Tuai Dikritik, Menpora Sebut Tak Pakai Uang Negara

Nasional
Momen Risma Menangis Dengar Kisah Ibu 90 Tahun yang Tak Dapat Bansos

Momen Risma Menangis Dengar Kisah Ibu 90 Tahun yang Tak Dapat Bansos

Nasional
Pakar Ungkap Celah Bisa Dimanfaatkan Jokowi Bersaing Jadi Ketum Golkar

Pakar Ungkap Celah Bisa Dimanfaatkan Jokowi Bersaing Jadi Ketum Golkar

Nasional
Isu Jokowi Masuk Bursa Ketum, Konsistensi Golkar Bakal Jadi Taruhan

Isu Jokowi Masuk Bursa Ketum, Konsistensi Golkar Bakal Jadi Taruhan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com