Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muhaimin Berharap Demokrat, PAN, PPP Gabung ke Koalisi Jokowi-JK, Kecuali Golkar

Kompas.com - 30/08/2014, 16:48 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar mengakui, Joko Widodo-Jusuf Kalla masih membutuhkan tambahan kekuatan politik di parlemen untuk memuluskan jalannya pemerintahan mendatang. Dia berharap partai politik yang saat ini masih netral ataupun berada dalam koalisi Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mau bergabung untuk mendukung pemerintahan mendatang.

"Kita berharap semua parpol, Demokrat, PAN, PPP, ikut bergabung dengan kita, kecuali Golkar karena sudah menyatakan sikapnya untuk jadi oposisi. Kalau yang lain belum," kata Muhaimin di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (30/8/2014) sore.

Dari ketiga partai itu, kata Muhaimin, pihaknya lebih memprioritaskan Partai Demokrat. Pasalnya, dia menilai visi dan misi partai berlambang "Mercy" itu memiliki kecocokan dengan pemerintahan yang akan dibangun Jokowi-JK.

"Kita Demokrat sama Pak SBY sudah tahu persis model Demokrat, itu enak untuk kita. Sesudah itu, baru PAN dan PPP," ujarnya.

Saat ini, kata Muhaimin, komunikasi politik terus dilakukan dengan tiga partai tersebut. Dia berharap agar komunikasi politik tersebut bisa segera membuahkan hasil.

Jokowi-JK didukung oleh empat parpol, yakni PDI-P Partai Nasdem, PKB, dan Partai Hanura (total 207 kursi DPR 2014-2019). Sebaliknya, Koalisi Merah Putih diisi lima parpol, yakni Partai Gerindra PPP, PKS, PAN, dan Partai Golkar (total 292 kursi DPR). Adapun Demokrat memiliki 61 kursi pada DPR periode selanjutnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com