BALI, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengucapkan terimakasih kepada masyarakat Indonesia, khususnya warga Bali yang telah memberi dukungan kepada Joko Widodo-Jusuf Kalla sehingga terpilih menjadi presiden dan wakil presiden periode 2014-2019.
"Mari dukung pak Jokowi-JK menjadi presiden. Mari kawal program-program pembangunan agar berjalan lancar. Presiden Jokowi-JK adalah presiden kita," kata Megawati dalam acara "Syukuran Kemenangan Capres-Cawapres Jokowi-JK" di Sanur, Bali, Sabtu (30/8/2014), seperti dikutip Antaranews.com.
Dalam kesempatan itu, Jokowi memberikan penghargaan kepada para relawan pendukungnya di Bali atas kerja kerasnya selama Pilpres 2014. Saat Pilpres lalu, Jokowi-JK memperoleh 1.535.110 suara (71,42 persen) di Bali. Adapun Prabowo Subianto-Hatta Rajasa hanya 614.241 (28,58 persen). (baca: Tiga Kali Diingatkan Megawati, Jokowi Penuhi Janji ke Bali)
Koordinator Koalisi Bhinneka Tunggal Ika (KBTI) Wayan Sudirta mengucapkan terimakasih kepada Jokowi-JK.
"Terimakasih Pak Jokowi dan Ibu Mega telah hadir di Bali. KBTI sepakat tidak bubar setelah Pilpres, dan semampu kami terus mengerjakan apa yang bisa untuk membantu Jokowi-JK. Ketika kemenangan Jokowi-JK dimohon ke Mahkamah Konstitusi, pembukaan kotak suara oleh KPU dipersoalkan, KBTI dibantu narasumber yang ahli hukum, membantu memberi kajian bahwa tindakan KPU itu benar dan sah. Syukur, Putusan MK soal pembukaan kotak suara, sejalan masukan kami," katanya.
Sudirta mengatakan, kemenangan pilpres bukanlah akhir. Konstelasi politik dalam bentuk apapun tetap harus diwaspadai. Termasuk kemungkinan diganjalnya pengunduran diri Jokowi di DPRD DKI Jakarta serta dihadangnya proses pelantikan Jokowi-JK di MPR.
"Realitas politik memang seperti itu. Namun, dibantu sejumlah narasumber yang ahli, kami bersama relawan KBTI telah memiliki konsep dan kajian hukum bagaimana mengantisipasi berbagai kemungkinan tersebut," kata Sudirta.
Menyangkut aspirasi kuat di masyarakat agar mafia dan korupsi diberantas, KBTI menyodorkan konsep pembaharuan di Kejaksaan guna mendukung KPK untuk percepatan pemberantasan korupsi.
"Kejaksaan perlu diperkuat agar sesuai program Revolusi Mental melalui revitalisasi dengan memfungsikan Kejaksaan Negeri sebagai ujung tombak penanganan kasus, Kejaksaan Agung fokus melakukan pembinaan, Kejaksaan Tinggi melakukan supervisi. Tentunya dengan anggaran yang dicukupi," ucapnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.