Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lembaga Non-Struktural yang Tak Efektif Diminta Digabung atau Dibubarkan

Kompas.com - 30/08/2014, 12:28 WIB
Arimbi Ramadhiani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bakti mengatakan, beberapa lembaga non-struktural tidak efektif dalam jalannya pemerintahan. Meski tidak efektif, lembaga tersebut masih menerima anggaran.

"Itu sudah ada kajian dari sekretaris negara, waktu itu 15 universitas untuk melakukan kajian," ujar Ikrar di Jakarta, Sabtu (30/8/2014).

Ikrar mencontohkan, dari 7 lembaga non-struktural yang telah dinyatakan tidak efektif, di antaranya adalah Komisi Hukum Nasional dan Komisi Kesejahteraan Manula.

"Itu direkomendasi, kalau memang bisa di-merger, ya digabung. Tapi, kalau memang tidak berjalan sama sekali, ya dibubarkan," kata Ikrar.

Ia menambahkan, rekomendasi ini turun karena lembaga tersebut tidak memiliki kantor dan staf. Namun, sejak diusulkan untuk mengadakan kajian terhadap lembaga ini, hingga terbitnya rekomendasi, lembaga ini masih ada. Pimpinannya pun tidak pernah berganti.

"Kok anggaran masih turun? Ada yang minta mobil dinas setingkat Camry," ucap Ikrar.

Ikrar juga menyoroti adanya kementerian koordinasi yang juga tidak efektif. Menurut dia, seorang menko seharusnya berpengalaman sebagai menteri. Namun, saat ini ada menko yang tidak pernah jadi menteri sebelumnya.

"Bagaimana ia bisa mengoordinasi para menteri dalam bidangnya, misalnya polhukam, ekonomi, kesejahteraan, kalau tidak pernah jadi menteri?" sebut Ikrar.

Sebelumnya, presiden terpilih Joko Widodo sempat mempertimbangkan untuk menggabungkan beberapa kementerian. Senada dengan Jokowi, Universitas Gadjah Mada (UGM) pun mengusulkan agar Jokowi merampingkan kabinet. Perampingan kabinet itu diusulkan menjadi sekitar 28 kementerian dari 34 kementerian yang ada pada pemerintahan saat ini.

Seperti diketahui, tiga perguruan tinggi negeri (PTN) dilibatkan dalam pembentukan kabinet pemerintahan Jokowi-JK. Ketiga PTN itu adalah UGM, Universitas Airlangga, dan Universitas Andalas. Mereka bekerja di bawah kelompok kerja (pokja) arsitektur kabinet Tim Transisi Jokowi-JK.

Di luar tiga PTN tersebut, Tim Transisi Jokowi-JK juga meminta Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) untuk mempresentasikan arsitektur kabinet yang dibuatnya. Semua masukan dari ketiga PTN dan LIPI itu sifatnya hanya untuk memperkaya opsi guna mendapatkan struktur kabinet yang efektif. Sampai saat ini, semua masukan masih terus dikaji oleh Tim Transisi Jokowi-JK.

Catatan:

Berita ini sudah dikoreksi. Sebelumnya ditulis badan non-struktural dan kementerian koordinasi tidak efektif.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com