JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Relawan Boni Hargens merasa heran dengan banyak pihak yang mengaitkan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi oleh Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan sikap politik Partai Demokrasi Indonesia perjuangan dulu yang menolak kenaikan BBM. Dia menilai, analogi tersebut tidak tepat sasaran karena Jokowi saat ini bukan lagi hanya milik PDI-P.
"Saya kira itu konteksnya lain. Jokowi sekarang bukan hanya milik PDI-P, dia sudah menjadi presiden terpilih yang dipilih langsung oleh masyarakat," kata Boni di Jakarta, Jumat (29/8/2014) sore.
Artinya, kata Boni, Jokowi saat ini adalah milik seluruh masyarakat Indonesia. Seluruh elemen, mulai dari masyarakat biasa, relawan dan seluruh partai politik pengusung bisa memberikan masukan.
Selain itu, lanjut dia, kondisi anggaran pendapatan dan belanja negara saat ini juga sudah sangat terbebani dengan subsidi BBM. Jika mau program Jokowi-JK seperti Kartu Indonesia Sehat dan Indonesia Pintar berjalan, mau tidak mau BBM harus dinaikkan. "Kenaikan BBM ini harus. Kita tahu negara bisa bangkrut kalau pemotongan subsidi tidak dilakukan," ujarnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.