Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 29/08/2014, 15:15 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Agun Gunanjar mengungkapkan alasannya menggulirkan wacana pembentukan panitia khusus (pansus) kecurangan pemilu presiden yang bisa berujung pemakzulan presiden dan wakil presiden terpilih. Agun mengaku menyampaikan hal itu untuk mengawasi pemerintahan baru yang terpilih.

"Wacana pemakzulan harus diinformasikan agar orang jangan arogan saat menjalankan itu. Indonesia ini begitu besar," ujar Agun di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (29/8/2014).

Agun menyadari, usulannya itu menuai banyak kritik publik. Namun, politisi Partai Golkar itu tetap meyakini bahwa forum pansus adalah cara terbaik untuk menengahi ketidakpuasan dari pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. (Baca: Ketua Komisi II Sebut Pansus Pilpres Bisa Berujung Pemakzulan Presiden Terpilih)

"Anda nggak tahu kan sejauh mana mendidihnya orang. Coba kalau tidak ada kanalisasi, mereka dibiarkan teriak di MK dan DKPP, malah bisa terjadi anarkisme. Ini tidak kita inginkan," ucap dia.

Dengan membentuk pansus, Agun mengaku berusaha mengajak semua pihak yang berseberangan untuk berdebat dalam forum resmi.

"Kalau ada yang tidak setuju, kenapa mesti yang konstitusional ditakuti? Yang harus ditakuti adalah anarkisme, jangan pancing orang untuk anarkis, lebih baik berdebat di pansus," kata dia.

Dia menambahkan, keputusan MK yang menolak seluruh gugatan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa tidak didasarkan pada pertimbangan matang karena MK hanya memiliki waktu 12 hari. Usulan pembentukan pansus sebaiknya tak perlu dipandang negatif karena, pada Pemilu 2009, DPR sempat membentuk pansus daftar pemilih tetap (DPT).

"Kalau pansus terbentuk, saya juga akan pertanyakan soal DPT ini. Sebelumnya kan siapa yang masalahin DPT? Arif Wibowo (PDI-P) kan? Sekarang kok nggak protes," ucap dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com