Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden SBY dan Sekjen OKI Bahas Perkembangan ISIS dan Boko Haram

Kompas.com - 29/08/2014, 10:22 WIB


BALI, KOMPAS.com
- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menerima kunjungan Sekretaris Jenderal OKI (Organisasi Kerja Sama Islam) Iyad Ameen Madani, di Hotel Laguna, Nusa Dua, Bali, Kamis (28/8/2014). Pertemuan tersebut digelar di sela-sela Pertemuan ke-6 United Nations Alliance of Civilitations (UNAOC).

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan, dalam pertemuan itu dibahas masalah sektarian yang berkembang di berbagai negara, termasuk kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) dan Boko Haram yang dianggap memalukan citra Islam.

Presiden SBY dan Sekjen OKI, kata Marty, menganggap kelompok-kelompok itu tidak mencerminkan pandangan dari umat Islam secara keseluruhan.

“Negara-negara anggota OKI termasuk Indonesia harus bahu membahu menjelaskan ajaran Islam yang sesungguhnya. Apa yang diajarkan oleh ISIS dan Boko Haram telah menyimpang dari itu semua," ujar Marty seperti dikutip situs Sekretariat Kabinet.

Di mata Sekjen OKI, lanjut Marty, Indonesia dinilai sebagai negara dengan mayoritas Muslim yang sukses menjalankan demokrasi dan toleransi. 

"Sekjen OKI menilai bahwa Indonesia bisa menjadi model bagi negara-negara OKI lainnya, karena Indonesia mampu menunjukkan penampilan Islam yang modern dan menjadi bagian dari solusi," kata Marty.

Virus Ebola

Selain membahas masalah sektarian, menurut Marty, Sekjen OKI juga berharap agar Indonesia selaku Ketua Konferensi Tingkat Menteri Kesehatan OKI untuk mempelopori pertemuan tingkat Menteri Kesehatan negara-negara OKI membahas kasus virus ebola.

"Bapak Presiden langsung menyanggupi dan akan menindaklanjutinya melalui menteri terkait," kata Marty.

Permintaan agar Indonesa mempelopori pertemuan tingkat Menteri Kesehatan negara-negara OKI membahas kasus virus ebola itu, lanjut Marty, didasari banyaknya negara yang terkena dampak penyebaran virus tersebut. Presiden SBY menyatakan akan segera menghubungi kementerian terkait untuk membahas masalah ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com