Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Ingatkan PDI-P Buku Putih Tolak Kenaikan BBM

Kompas.com - 28/08/2014, 18:11 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com
- Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf, mengingatkan PDI Perjuangan soal buku milik PDIP yang menyatakan bahwa adanya alternatif lain yang bisa dilakukan Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono agar tidak menaikkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
 
"Kita tidak mengatakan menolak, kita serahkan kepada pemerintahan yang akan datang. Tapi kami cuma mengingatkan kenapa tidak menerapkankan buku putih milik PDI-P saat menolak kenaikan BBM pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono?" kata Nurhayati, di Jakarta, Kamis (28/8/2014).
 
Ketua Fraksi Partai Demokrat itu mengatakan, PDIP selalu menyatakan kenaikan harga BBM saat SBY memerintah tidak perlu dilakukan.
 
"Nah, alternatif-alternatif sebagaimana yang ada dalam buku putih itu sebaiknya dilaksanakan saja oleh PDIP supaya tidak merugikan rakyat. Kami tidak menolak, tapi kami hanya mengingatkan saja," kata Nurhayati.
 
Nurhayati menyinggung sikap PDIP yang selalu menentang ketika pemerintahan SBY berencana menaikkan harga BBM bersubsidi.
 
"Demo di mana-mana, siapa yang memimpin, kita tahulah. Sekarang kembalikan saja, rakyat sudah menaruh kepercayaan pada PDIP karena yakin PDIP tidak akan menaikkan BBM karena punya alternatif. Silahkan dijalankan karena sudah dapat mandat dari rakyat," pungkas Nurhayati.
 
Hal yang sama disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI, Sohibul Iman.
 
"Kita sejalan dengan PDIP yang menolak kenaikan harga BBM. Kita juga ingatkan PDIP akan buku putih yang mereka terbitkan," ungkap Sohibul.
 
Fraksi PDIP sempat menerbitkan buku yang berjudul berjudul "??Argumentasi PDI Perjuangan Menolak Kenaikan Harga BBM". Buku ini dibagikan kepada seluruh anggota fraksi DPR, wartawan dan juga pengunjung ketika rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (30/3/2012).
 
Ketua Fraksi PDI Perjuangan Puan Maharani saat itu mengatakan, pembagian buku gratis ini sebagai bentuk konsistensi PDIP memperjuangkan hak-hak rakyat.

"Buku ini ibarat buku panduan bagi anggota fraksi maupun struktur partai dari tingkat pusat dan daerah," kata Puan seperti dikutip Kontan.co.id.

 
Presiden terpilih periode 2014-2019 Joko Widodo mengaku siap menaikkan harga BBM bersubsidi nantinya meskipun kebijakan tersebut dianggap tidak populer oleh masyarakat. Bagi Jokowi, yang terpenting, kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi itu disertai pengalihan anggaran untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. (baca: Bakal Naikkan Harga BBM, Jokowi Siap Tak Populer)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber Antara
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com