Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indonesia Butuh 48 Kapal Perang

Kompas.com - 28/08/2014, 09:37 WIB


SURABAYA, KOMPAS.com - Kementerian Pertahanan mencatat besaran kebutuhan ideal alat utama sistem senjata (Alutsista) untuk memperkuat keamanan perairan Indonesia sesuai rencana strategis mencapai 48 unit kapal, termasuk armada untuk perang.

"Dari puluhan kapal itu sebanyak 16 unit berupa kapal cepat rudal (KCR) 60 meter, 16 unit KCR 40 meter, dan 16 unit kapal patroli cepat," kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro usai menerima kapal pesanan TNI AL yang kedua, KCR 60 M dengan nama KRI Tombak-629, di Dermaga PT PAL Indonesia, di Surabaya, Rabu (27/8/2014), seperti dikutip Antara.

Mengenai pembangunan 16 unit KCR tersebut, kata Purnomo, membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Apalagi, sampai sekarang kapasitas produksi PT PAL Indonesia hanya tiga unit kapal per tahun.

"Total KCR yang kami pesan tergolong multi role karena dipersenjatai dengan rudal, meriam, dan software yang bisa digunakan untuk perang elektronik," ujarnya.

Ia menambahkan, desain kapal yang dilengkapi sistem multi role itu diyakini mampu bertempur dengan mengantisipasi serangan udara, laut, maupun darat.

"Bahkan terhadap perang warfare sekalipun," katanya.

Pada kesempatan serupa, KSAL Laksamana Marsetyo menambahkan, pembangunan KCR 60 meter akan diserahkan ke PT PAL Indonesia sebagai Lead Integrator. Sementara, untuk KCR 40 meter nantinya akan dibangun di galangan kapal di Batam.

"Dengan demikian, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui peningkatan produksi galangan kapal nasional," katanya.

Di sisi lain, Direktur Utama PT PAL Indonesia M Firmansyah Arifin mengemukakan, terkait pembangunan satu unit KCR 60 m tersebut membutuhkan dana Rp 125 miliar. Besaran tersebut hanya pembangunan fisik atau belum termasuk biaya persenjataannya.

"Kini KCR kedua pesanan TNI AL tersebut diberi nama KRI Tombak-629. Kapal itu dipesan di tempat kami dan hari ini diterima langsung Menhan, Purnomo Yusgiantoro," katanya.

Sebelumnya, lanjut dia, Kemenhan telah menerima kapal pertama pada 28 Mei lalu yang diberi nama KRI Sampari. Rencananya, kapal terakhir pesanan Kemenhan diserahkan pada September tahun 2014 dan sekarang masih dalam proses.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Nasional
Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Nasional
Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasional
Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Nasional
PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com