Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Boni Hargens: Ada Pihak yang Tak Ingin Kantor Transisi Dimasuki Relawan Kritis

Kompas.com - 27/08/2014, 17:51 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik dari Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens, menduga, ada pihak-pihak tertentu di dalam koalisi partai pengusung Joko Widodo-Jusuf Kalla yang tak ingin Kantor Transisi dimasuki oleh relawan kritis. Mereka khawatir jika apa yang mereka inginkan tak dapat terealisasi karena ada pertentangan dari para relawan.

"Saya menduga kuat ada politisi yang bermain. Ada politisi korup yang ingin relawan supaya tidak mencerca cacat di belakang mereka yang tidak baik," kata Boni saat dijumpai di Jakarta, Rabu (27/8/2014).

Boni mengungkapkan, kedatangan sejumlah relawan ke Kantor Transisi pada Senin (25/8/2014) lalu memiliki tujuan yang baik. Selain ingin bersilaturahim, para relawan ingin ikut ambil bagian dalam proses penyusunan dokumen strategis pemerintahan yang ditugaskan Jokowi-JK kepada tim transisi.

Namun, rupanya, kata dia, ada pihak-pihak tertentu yang memolitisasi kedatangan mereka tersebut. Pihak itu, kata dia, menyebut jika para relawan meminta porsi agar diikutsertakan di dalam tim transisi.

"Kita mempertanyakan janji Jokowi yang mengajak relawan untuk ikut membantu dalam pemerintahan, itu gimana sekarang belum dilibatkan," ujarnya.

Tanpa menyebut nama, Boni mengungkapkan, upaya menghalangi relawan untuk ikut andil di dalam tim transisi berasal dari kalangan salah satu elite parpol pengusung Jokowi-JK.

"Oknumnya mengarah kepada salah satu figur pimpinan partai koalisi pengusung Jokowi," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com