Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri Hamzah Ingatkan Jokowi: PDI Perjuangan Dulu Menolak Kenaikan BBM Subsidi

Kompas.com - 27/08/2014, 16:42 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah meminta presiden dan wakil presiden terpilih Jokowi-Jusuf Kalla tidak menambah beban rakyat Indonesia dengan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Menurut dia, Jokowi-JK seharusnya sejak awal mengikuti arah kebijjakan partai pengusungnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), yang sejak dulu menolak kenaikan BBM bersama PKS.

"Jangan menaikkan dan menambah beban rakyat. Jokowi dan JK harus ikut PDI-P. Jangan berpikir menaikkan BBM, itu kan cara berpikir elite. Jangan sampai kita dapat presiden baru malah dibuat makin susah," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Rabu (27/8/2014).

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat itu mengatakan, PKS akan konsisten menolak kenaikan harga BBM itu. Dia pun yakin PDI-P juga akan konsisten menolak itu meski presiden terpilih nantinya berasal dari partai berlambang banteng itu.

Menurut Fahri, PKS selama ini menolak kenaikan harga BBM lantaran tidak ada perlindungan bagi neraca keuangan keluarga. Dengan adanya kenaikan harga BBM, bahan kebutuhan pokok dan biaya transportasi akan semakin mahal.

"Pendapatan tetap, tapi item-nya naik semua dan itu menghajar mereka (rakyat). Karena itulah, nggak boleh ada kenaikan BBM. Yang pasti, PKS tetap kompak dengan PDI-P menolak kenaikan BBM," imbuh Fahri.

Seperti diketahui, Presiden SBY dan Jokowi akan melakukan pertemuan di Nusa Dua, Bali, Rabu (26/8/2014) malam. Pembicaran keduanya lebih dititikberatkan pada RAPBN 2015 yang salah satu pokok pembicaraan adalah soal subsidi BBM.

Jokowi sempat mengutarakan harapannya agar subsidi BBM ditekan. Sementara itu, JK berharap agar pemerintahan SBY-lah yang perlu menaikkan harga BBM.

Baca juga :

Tolak Kenaikan BBM, Massa PDI-P "Longmarch" ke Istana

Ini Alasan PDI-P Konsisten Tolak Kenaikan BBM

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Nasional
Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Nasional
Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Nasional
Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Nasional
AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

Nasional
MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com