Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Koalisi Masyarakat Sesalkan Sikap Polri yang Periksa Kompolnas

Kompas.com - 27/08/2014, 15:43 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Koalisi masyarakat sipil tolak kriminalisasi Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyayangkan langkah Kepolisian RI yang memeriksa anggota Kompolnas, Adrianus Meliala. Koalisi menilai langkah tersebut sebagai suatu upaya untuk mengkriminalisasi Kompolnas.

"Dari kasus ini terlihat Polri semakin otoriter dan tidak bisa lagi dikritik, terutama jika menjadikan Adrianus sebagai tersangka dalam kasus fitnah," kata salah seorang anggota Koalisi, Neta S Pane, di Sekretariat Kompolnas, Rabu (27/8/2014).

Neta mengungkapkan, Polri arogan dalam menyikapi pernyataan Adrianus dalam sebuah wawancara dengan salah satu televisi swasta beberapa waktu lalu. Dalam wawancara tersebut, Adrianus mengibaratkan salah satu badan Polri sebagai mesin ATM bagi institusi tersebut ketika dimintai tanggapan atas kasus yang melibatkan oknum aparat kepolisian di Bandung, Jawa Barat.

"Kalau Kompolnas saja dikriminalisasi, bagaimana kita? Ini harus kita lawan," ujar Neta.

Sementara itu, anggota koalisi lainnya, Ray Rangkuti, mengatakan, Polri seolah ingin menunjukkan kekuatannya terhadap Kompolnas.

Polri, menurut Ray, menganggap bahwa Kompolnas berada di bawah institusi itu. Padahal, seharusnya, Kompolnas bertindak sebagai mitra kerja Polri. Dalam tataran tertentu, Ray mengatakan, kedudukan Kompolnas berada di atas Polri. Pasalnya, lembaga itu bertugas untuk mengawasi kinerja Polri.

"Hanya karena pernyataan beliau di salah satu televisi, kemudian dia dipanggil, ini seolah memberi kesan bahwa Kompolnas di bawah kepolisian," ujarnya.

Baca juga : Dilaporkan oleh Polri, Anggota Kompolnas Adrianus Meliala Penuhi Panggilan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Nasional
Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Nasional
Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Nasional
Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Nasional
Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Megawati Kirim 'Amicus Curiae' ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Megawati Kirim "Amicus Curiae" ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Nasional
KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

Nasional
Menko Polhukam Sebut Mayoritas Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Agraria dan Pertanahan

Menko Polhukam Sebut Mayoritas Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Agraria dan Pertanahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com