Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Max: SBY Tak Pernah Ingkar Janji, Demokrat Tak Akan Gabung Koalisi Jokowi-JK

Kompas.com - 27/08/2014, 14:55 WIB
Meidella Syahni

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua meyakini, pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) di Bali, Rabu (27/8/2014) malam, tidak akan membicarakan masalah koalisi. Demokrat sudah memutuskan untuk berada di luar pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla nantinya.

"Kalau dikaitkan dengan koalisi, Partai Demokrat saya rasa sudah final (menjadi penyeimbang di luar pemerintahan)," ujar Max di komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (27/8/2014).

Max mengatakan, dalam rapat terbatas pada 21 Agustus atau bertepatan dengan hari putusan Mahkamah Konstitusi, SBY menginstruksikan Partai Demokrat sebagai partai penyeimbang di luar pemerintahan Jokowi-JK nantinya. (baca: Arahan SBY, Demokrat Lebih Bermartabat Jadi Penyeimbang)

"Saya enggak tahu kalau itu akan berubah. Tapi 10-12 tahun saya ikuti Pak SBY dari 2001, beliau tidak pernah mengingkari janji. Beliau konsisten dengan putusan-putusan yang beliau putuskan," kata Max.

Mengenai pertemuan SBY-Jokowi malam ini, Max mengapresiasi pertemuan tersebut. Ia menganggap hal itu sebagai budaya baru yang perlu dilestarikan oleh pemimpin berikutnya.

"Sejalan dengan program ataupun keinginan SBY saya kira wajar saja (pertemuan). Selama membicarakan transisi kemudian konsultasi masalah pemerintahan saya pikir tidak jadi soal," kata dia.

Jokowi, yang akan dilantik sebagai presiden ketujuh RI pada 20 Oktober mendatang, dijadwalkan bertemu SBY di hotel bintang lima di Nusa Dua, Bali, malam nanti. Pertemuan itu merupakan pertemuan pertama sejak Mahkamah Konstitusi menolak gugatan capres dan cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, pekan lalu.

Presiden SBY, dalam beberapa kesempatan, menyatakan ingin berkomunikasi dengan presiden terpilih. Ia ingin memberikan masukan atas apa yang dicapainya dan hal-hal yang harus diperbaiki pada masa mendatang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com