Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS: Kita Lihat Konsistensi PDI-P Tolak Kenaikan Harga BBM

Kompas.com - 27/08/2014, 13:25 WIB
Meidella Syahni

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq mengatakan, konsistensi PDI Perjuangan bakal diuji di awal pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla nantinya terkait bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Pasalnya, PDI-P selalu menolak kenaikan harga BBM bersubsidi pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Kalau PDI-P dari awal sangat menolak, tidak setuju kenaikan BBM, bagaimana dengan situasi sekarang saat pemerintahan Jokowi yang ditopang PDI-P? Akan kita lihat nanti," kata Mahfudz di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (27/8/2014).

Ketua Komisi I DPR RI ini mengatakan, jika PDI-P konsisten dengan sikapnya saat menjadi oposisi, mestinya PDI-P tetap bertahan dengan tidak menaikkan harga BBM bersubsidi.

"Kalau mau konsisten harusnya dipertahankan," katanya. 

Presiden SBY dan Jokowi akan melakukan pertemuan di Bali pada hari ini untuk membahas masalah transisi pemerintahan. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga mengaku akan membahas masalah BBM bersubsidi. Jokowi ingin agar anggaran subsidi BBM dikurangi. Konsekuensinya, harga BBM bersubsidi naik.

Sejumlah kalangan meminta agar Presiden segera mengatasi krisis BBM dengan menaikkan harga BBM.

PT Pertamina mengumumkan, setelah mendapat arahan dari pemerintah, mereka menormalkan pasokan BBM ke masyarakat. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) di sejumlah daerah.

Akan tetapi, langkah ini tidak menghilangkan ancaman krisis BBM karena alokasi kuota BBM bersubsidi yang mencapai 46 juta kiloliter akan segera habis apabila tidak ada langkah strategis.

PDI-P sempat menentang ketika pemerintah hendak menaikkan harga BBM bersubsidi. (baca: Ini Alasan PDI-P Menolak Opsi Pemerintah soal Kenaikan Harga BBM dan PDI-P Lobi Partai Lain Tolak Harga BBM Naik)

Pemerintah akhirnya memutuskan untuk menaikkan BBM bersubsidi sebesar Rp 6.500 untuk jenis premium dan Rp 5.500 untuk solar per liter pada 22 Juni 2013. (baca: Sah, Harga Premium Jadi Rp 6.500 dan Solar Rp 5.500 Per Liter)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com