Demokrat: Karma, Dulu PDI-P Asal "Njeplak" Tolak Kenaikan BBM

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Ramadhan Pohan mengaku heran dengan sikap presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla yang meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Pasalnya, kata Ramadhan, PDI Perjuangan dulunya justru menjadi partai yang paling keras menolak kenaikan BBM yang akan dilakukan pemerintah.

"Kalau kata orang Myanmar, Buddha, orang itu harus ingat karma. Nah, parpol juga gitu. Dulu saat oposisi, mereka asal njeplak (menolak kenaikan BBM), jadinya ini mereka jiper sama tuntutan rakyat," kata Ramadhan melalui pesan singkat, Rabu (27/8/2014) siang.

Ramadhan mengatakan, Presiden SBY saat itu menaikkan harga BBM tak lain karena didasari oleh kepentingan masyarakat. Keputusan itu diambil bukan atas kehendak partai atau pihak luar yang mendukung ataupun menentang.

"SBY nggak pernah naikkan atau turunkan harga BBM karena tekanan politik parpol. Kebijakan Pak SBY solid dan konsisten untuk rakyat. Sekarang pun begitu. SBY, mau naikkan atau turunkan atau status quo harga BBM, itu juga bukan karena PDI-P. Ukuran Pak SBY itu hanya rakyat dan kepentingan nasional, bukan pencitraan," ujarnya.

"Belum berkuasa, eh kini sudah mulai enggak pede. Makanya, ngono yo ngono, ning ojo ngono. Santun ajalah," tambah Ramadhan.

SBY dan Jokowi akan melakukan pertemuan di Bali pada hari ini untuk membahas masalah transisi pemerintahan. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga mengaku akan membahas masalah BBM bersubsidi.

Sejumlah kalangan meminta agar Presiden segera mengatasi krisis BBM dengan menaikkan harga BBM.

PT Pertamina mengumumkan, setelah mendapat arahan dari pemerintah, mereka menormalkan pasokan BBM ke masyarakat. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) di sejumlah daerah.

Akan tetapi, langkah ini tidak menghilangkan ancaman krisis BBM karena alokasi kuota BBM bersubsidi yang mencapai 46 juta kiloliter akan segera habis apabila tidak ada langkah strategis.

PDI-P sempat menentang ketika pemerintah hendak menaikkan harga BBM bersubsidi (baca: Ini Alasan PDI-P Menolak Opsi Pemerintah soal Kenaikan Harga BBM dan PDI-P Lobi Partai Lain Tolak Harga BBM Naik).

Pemerintah akhirnya memutuskan untuk menaikkan BBM bersubsidi sebesar Rp 6.500 untuk jenis premium dan Rp 5.500 untuk solar per liter pada 22 Juni 2013 (baca: Sah, Harga Premium Jadi Rp 6.500 dan Solar Rp 5.500 Per Liter).