Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Bakal Lobi Partai Koalisi untuk Dapat Kursi Ketua DPR

Kompas.com - 26/08/2014, 14:14 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bakal melobi partai-partai rekan koalisi pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk bekerjasama dalam pemilihan ketua DPR periode 2014-2019. Hal tersebut untuk mengantisipasi langkah partai koalisi Merah Putih yang juga akan bekerjasama jika nantinya ketua DPR dipilih melalui voting.

"Ya, bisa saja nanti kita akan komunikasi juga dengan partai yang lain," kata Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Eriko Sotarduga di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (26/8/2014).

Berdasarkan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) yang baru, posisi ketua DPR tidak lagi otomatis menjadi hak dari partai pemenang pemilu legislatif seperti dalam UU MD3 sebelum direvisi. Dengan demikian, PDI-P sebagai pemenang Pileg tak otomatis mendapat kursi ketua DPR.

Eriko mengatakan, partainya tak gentar menghadapi manuver yang akan dilakukan parpol lain untuk mendapatkan posisi ketua DPR.

"Kalau berdasarkan peraturan dan fatsun politik yang ada, kita yang harusnya sebagai partai pemenang pemilu yang dapat kursi Ketua DPR, jadi akan kita perjuangkan itu," ujarnya.

Terkait kandidat yang akan diusung sebagai calon Ketua DPR, menurut Eriko, sepenuhnya akan ditentukan oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Namun, berdasarkan jenjang struktural, menurut dia, seharusnya Ketua Fraksi PDI-P saat ini Puan Maharani, yang akan dicalonkan.

"Kalau dari segi jenjang harusnya Mbak Puan yang maju, dari Ketua Fraksi jadi Ketua DPR," ujar Eriko.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Nasional
Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | 'Amicus Curiae' Pendukung Prabowo

[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | "Amicus Curiae" Pendukung Prabowo

Nasional
Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com