Aburizal Bakrie yang Tak Juga Goyah

Riak-riak kritik untuk Aburizal telah muncul sebelum Pemilu Legislatif 2014 digelar. Pemicu kritik adalah tudingan tak mampunya Aburizal mendongkrak elektabilitas Golkar yang rendah.

Kritik semakin nampak saat perolehan suara di Pileg 2014 hanya sekitar 18 juta suara, atau 14,75 persen jumlah suara sah. Padahal, Golkar menargetkan meraih 30 persen suara di pileg tahun ini.

Dengan perolehan suara tersebut, Golkar mendapat 91 kursi di DPR. Perolehan ini dianggap oleh banyak politisi Golkar sebagai sejarah paling buruk dalam sejarah keikutsertaannya di pileg. Sebagai gambaran, pada periode sebelumnya, Golkar mendapat 106 kursi di DPR.

Meski gagal mencapai target, Aburizal tetap percaya diri bertemu para petinggi dan pengurus Golkar tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Rapimnas VI yang digelar di JCC, Senayan, Jakarta, pada 18 Mei 2014.

Dalam pidatonya, Aburizal mengaku sebagai pihak yang paling bertanggung jawab karena perolehan suara tak mencapai target dan meminta mesin partainya tak larut dalam pesimisme.
"Saya tidak ingin mengajak saudara-saudara memasuki alam melankolis dan larut dalam pesimisme," kata dia.

Tak goyah walau "kalah"

Imbas dari gagalnya memenangkan pileg, daya saing Golkar di Pemilu Presiden 2014 menjadi merosot. Faktanya, Golkar gagal mengusung calon, meski mandat untuk mengusung calon presiden telah di-downgrade menjadi calon wakil presiden.

Lobi politik sempat dilakukan dengan sejumlah partai, termasuk dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang berhasil membawa partainya sebagai "kampiun" di Pileg 2014. Tapi negosiasi buntu, dan Aburizal membawa Golkar sebagai partai pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di Pilpres 2014.

Keputusan Aburizal mendukung Prabowo-Hatta lagi-lagi menuai kritik. Pada 14 Juli 2014, Aburizal membawa Golkar dalam deklarasi koalisi merah putih yang dipermanenkan di Tugu Proklamasi, Jakarta, bersama Partai Gerindra, PAN, PBB, PKS, PPP, dan Partai Demokrat.

Dengan keputusan tersebut, kritik pada Aburizal semakin membesar bahkan memunculkan gejolak setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2014-2019.

Tokoh Golkar dari lintas generasi mengkritik Aburizal karena membawa Golkar dalam koalisi permanen dan menghujat arogansi Aburizal terkait pemecatan kader Golkar yang menentangnya. Namun, Aburizal justru menyatakan Golkar akan berada di luar pemerintahan untuk pertama kalinya dalam sejarah.

Tokoh Golkar lintas generasi itu diisi oleh salah satu pendiri Golkar, Suhardiman, sejumlah tokoh senior Golkar seperti Fahmi Idris, Agung Laksono, Ginandjar Kartasasmita, dan beberapa tokoh muda Golkar yang salah satunya adalah Indra J Piliang.

Penolakan tokoh lintas generasi itu diwujudkan dengan mendesak Aburizal menggelar Musyawarah IX Partai Golkar pada 2014 untuk mengganti pucuk kepemimpinan dan kepengurusan partai. Pergantian kepemimpinan Golkar diharap dapat mengubah sikap politik untuk berbalik mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Dalam posisi terdesak, Aburizal masih juga bisa berkelit dengan menggalang dukungan dari 30 Ketua DPD Golkar tingkat provinsi. Sebagaimana aturan partai, DPD provinsi dan kabupaten kota memiliki suara dalam munas dan desakan percepatan penyelenggaraan munas baru dapat dilakukan jika sedikitnya mendapat dukungan dari 2/3 perngurus daerah.