Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dinilai Beda Pendapat dengan JK, Jokowi Sebut Masih Diskusi

Kompas.com - 23/08/2014, 17:40 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden terpilih Joko Widodo membantah terdapat perbedaan pendapat dengan wakilnya, Jusuf Kalla, terkait perampingan kabinet. Sebelumnya, JK berpendapat perampingan kementerian akan memakan banyak waktu dan justru menghalangi dia bersama Jokowi bisa segera bekerja.

"Belum. Kita masih berdiskusi terus, Pak JK juga masih berkumpul terus dengan ketua umum partai," kata Jokowi usai temu relawan di Hotel Discovery Ancol, Jakarta, Sabtu (23/8/2014) siang.

Jika sudah terjadi pembahasan mendalam antara dia, JK dan para partai koalisi, baru lah bisa diputuskan apakah terjadi perbedaan pendapat atau tidak. Jokowi berharap segera mendapatkan keputusan terbaik mengenai perampingan kabinet ini.

"Belum final, masih proses, jangan kamu tanyakan dulu," ujarnya. Adapun pertemuan tersebut, menurut Jokowi, baru akan dilakukan sebelum bulan September 2014.

Sebelumnya, Joko Widodo dan Jusuf Kalla, juga berbeda pendapat soal mekanisme perekrutan menteri yang akan mengisi kabinetnya. Jokowi ini menggunakan sistem lelang jabatan. Akan tetapi, menurut Kalla, lelang jabatan tak dapat digunakan untuk menentukan figur yang akan mengisi posisi menteri. Alasan Kalla, jabatan menteri sangat penting dan sebaiknya dipilih melalui penunjukan langsung oleh presiden.

"Tidak akan lelang jabatan, menteri itu semacam CEO yang tidak pernah dipertandingkan, tapi dicari, rekam jejaknya harus detail," kata Kalla, di Jakarta, Kamis (24/7/2014) malam.

Secara terpisah, Jokowi justru mengaku akan menggunakan sistem yang hampir sama dengan apa yang diterapkannya saat mencari pejabat camat dan lurah, yaitu lelang jabatan untuk menyeleksi calon menteri yang bakal mengisi kabinetnya. Hal itu disampaikan Jokowi seusai mengikuti buka puasa bersama di rumah Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis (24/7/2014).

"Ya mirip-mirip lelang jabatan," ujar Jokowi.

Baca : Jokowi dan JK Beda Pendapat soal Lelang Jabatan Menteri

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com