Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Teknik Paspampres Saat Mengawal Jokowi "Blusukan"

Kompas.com - 23/08/2014, 10:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden terpilih Joko Widodo telah mewanti-wanti agar Paspampres tidak membatasi geraknya untuk lebih dekat dengan rakyat saat blusukan. Asisten Operasi Komandan Paspampres Kolonel A Budi Handoyono mengatakan, pihaknya siap menyesuaikan diri dengan keinginan Jokowi itu.

Menurut Budi, Paspampres juga berpengalaman mengawal presiden dan wakil presiden yang berkarakter khas, seperti BJ Habibie.

"Akan disesuaikan dengan tingkat keamanan. Kami tidak berdiri sendiri. Kami berintegrasi dengan unsur TNI lainnya dan Polri. Kan ada ring 1, 2, dan 3," ujarnya di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Namun, kata Budi, Paspampres tetap menerapkan standar maksimal dengan tetap memberikan kenyamanan kepada Jokowi. "Contohnya pengamanan pada kegiatan APEC. Saat itu, kami maximum security, tetapi (yang dikawal) merasa nyaman," kata Budi.

Terkait pengamanan Jokowi ketika blusukan, Budi mengatakan, Paspampres sudah memiliki teknik-teknik khusus untuk kegiatan seperti itu. Menurut dia, Paspampres tetap mengedepankan kenyamanan. Salah satu caranya dengan menempatkan personel yang memakai pakaian kasual.

Sementara itu, Wakil Asisten Operasi Panglima TNI Laksma Darmanto mengatakan, pihaknya akan senantiasa berkonsultasi dengan Jokowi. Apabila Jokowi hendak blusukan dan Paspampres menilai lokasinya tidak aman, maka Paspampres akan segera memberi tahu Jokowi.

"Prinsipnya, kalau beliau melakukan kegiatan, kami akan memberikan saran-saran terkait keamanan. Apabila tidak aman, tugas kami semakin berat dan itu tugas Paspampres untuk memberi tahu presiden," ujar Darmanto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com