Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sepekan, Paspampres Uji Coba Rekayasa Pengamanan Paspampres Jokowi

Kompas.com - 23/08/2014, 06:38 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) akan melakukan berbagai penyesuaian pengamanan untuk presiden terpilih Joko Widodo. Penyesuaian itu akan dievaluasi dalam jangka waktu satu pekan ke depan.

"Dicoba seminggu, setelah itu akan ada evaluasi untuk menentukan pengamanan yang nyaman untuk Jokowi," kata deputi Tim Transisi Andi Widjajanto, Jumat (22/8/2014) malam, di Menteng, Jakarta Pusat.

Pada Jumat malam, Jokowi menggelar rapat dadakan dengan tiga kolonel paspampres membahas masalah pengamanan oleh Paspampres yang mulai didapatkannya. Selain Andi, Jokowi dalam rapat itu juga didampingi anggota dewan penasihat Tim Transisi Luhut Pandjaitan.

Paspampres diwakili oleh tiga kolonelnya karena pada hari itu komandan Paspampres bertugas mengawal Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Papua dan wakil komandan Paspampres sedang berada di luar negeri.

Menurut Andi, tiga kolonel Paspampres itu menyatakan siap melakukan penyesuaian pengamanan untuk Jokowi. "Tetap dengan standar maksimum, tapi Pak Jokowi tidak mau ada perubahan drastis. Kita coba dulu, minggu depan kita ketemu lagi untuk mengoreksi," ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, mulai Jumat (22/8/2014) siang, Jokowi resmi mendapat pengamanan VVIP Paspampres. Pengamanan VVIP berupa melekatnya tujuh kendaraan personel dan tiga pasukan motor. Jumlah total personel yang melekat ke pengamanan Jokowi sebanyak 30 orang.

Pengamanan tersebut telah diserah-terimakan di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kendati demikian, Jokowi memastikan bahwa pengamanan tersebut tidak akan membuatnya eksklusif. Jokowi berjanji akan mengatur Paspampres agar dia tetap bisa dekat dengan rakyat saat blusukan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com