Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mau Kerja di Istana Kepresidenan? Ada Seratusan Lowongan CPNS

Kompas.com - 22/08/2014, 11:42 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
— Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) mulai Rabu (20/8/2014) membuka lowongan bagi calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk ditempatkan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara serta Sekretariat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Dalam pengumuman tanggal 20 Agustus yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Setneg Cecep Sutiawan menyebutkan, lowongan terdiri atas enam atas dasar lingkungan penempatannya.

Keenam formasi tersebut meliputi:

1. Lingkungan Kementerian Setneg di Jakarta

2. Lingkungan Istana Kepresidenan Bogor

3. Lingkungan Istana Kepresidenan Cipanas

4. Lingkungan Istana Kepresidenan Yogyakarta

5. Lingkungan Istana Kepresidenan Tampaksiring Bali

6. Lingkungan Sekretariat LPSK

CPNS yang dibutuhkan mulai dari umur 18 tahun hingga 35 tahun, lulusan D-3 hingga S-1 perguruan tinggi negeri, swasta, maupun luar negeri dengan indeks prestasi minimal 3,0. Sedangkan formasi jabatan yang dibutuhkan mulai dari analis hingga dokter gigi.

Pendaftaran secara online dibuka mulai 20 Agustus dan ditutup 3 September 2014 di http://panselnas.menpan.go.id. Setelah mendaftar di situs tersebut, pelamar akan mendapatkan user ID dan password yang akan digunakan untuk mendaftar di situs www.setneg.go.id.

Melalui situs Setneg ini, para pelamar wajib mengirimkan (upload) lampiran perndaftaran berupa: ijazah, transkrip nilai akademik, KTP, dan pasfoto terbaru ukuran 4 x 6.

Panitia akan menyeleksi pendaftar secara online atas dasar peringkat IPK sebanyak 20 kali  jumlah lowongan formasi.

Lowongan formasi CPNS 2014 Kementerian Sekretariat Negara di antaranya untuk: 29 orang lulusan D-3 Administrasi; 12 orang D-3 Sekretaris; 8 orang D-3 Komunikasi; 7 orang Sarjana (S-1) Administrasi Negara; dan beberapa orang lulusan S-1 Hukum.

Untuk detail formasi jabatan dan kualifikasi pendidikan, silakan kunjungi situs Sekretariat Kabinet (klik disini).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com