Koalisi Merah Putih, Yakin Bisa Berkomitmen di Luar Pemerintahan?

Seusai putusan MK, Kamis (21/8/2014), koalisi partai politik pengusung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menyatakan berkomitmen berada di luar pemerintahan.

"Koalisi Merah Putih (untuk berada) di luar pemerintahan adalah solid," kata Sekjen Partai Golkar Idrus Marham, saat memimpin konferensi pers koalisi Merah Putih pengusung pasangan Prabowo-Hatta, Kamis malam.

Komposisi koalisi pengusung Prabowo-Hatta memberikan lebih dari 50 persen kursi DPR. Koalisi ini disusun oleh Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Bulan Bintang, Partai Golkar, dan Partai Demokrat.

Baru Gerindra yang teruji

Dari partai-partai dalam koalisi tersebut, praktis hanya Partai Gerindra telah teruji berada di luar pemerintahan, setidaknya untuk satu periode pemerintahan ini. Partai-partai selebihnya tak punya catatan berada di luar pemerintahan.

Sikap politik dalam konferensi pers tersebut, seolah menutup mata atas gejolak yang terjadi di internal beberapa partai utama pengusung Prabowo-Hatta. Sebut saja gejolak di Partai Golkar, Partai Demokrat, dan PPP.

Partai Demokrat dan PPP telah sejak lama memberi sinyal akan bermanuver dan meninggalkan koalisi merah putih. Sinyal itu mulai muncul setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.

Bahkan, beberapa hari ini sinyal tersebut makin menguat ketika Jokowi mengatakan Demokrat akan segera merapat. Meski demikian, pernyataan Jokowi itu dibantah oleh petinggi Partai Demokrat.

Untuk PPP, perdebatan mengenai pilihan tandem koalisi telah muncul jauh sebelum Pilpres 2014 bergulir. Keputusan masuk dalam gerbong pendukung Prabowo-Hatta diambil melalui perdebatan panjang dan alot.

Meski demikian, Ketua Umum PPP Suryadharma Ali menegaskan bahwa partainya tak akan bergeser dari koalisi merah putih dan bersama-sama menjalankan peran di luar pemerintahan. "Pasti," kata Suryadharma singkat, Kamis malam.

Kurikulum Golkar

Adapun Golkar, kondisinya lebih rumit. Keputusan politik yang diambil Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie mendapat penolakan sangat keras dari internal. Penolakan itu bahkan harus dibayar mahal dengan jatuhnya sanksi tegas seperti pencopotan jabatan struktural, sampai pada pemecatan sebagai kader.

Bila dua periode pemerintahan ini merupakan era Partai Demokrat, maka Partai Golkar adalah partai politik yang sepanjang sejarah keberadaannya selama berdekade-dekade di Indonesia belum pernah sekalipun berada di luar pemerintahan.

Ketika pilihan bergabung ke koalisi pengusung Prabowo-Hatta sudah memicu konflik di tubuh Golkar, kepastian bukan Prabowo-Hatta yang melenggang ke kursi kekuasaan semakin berpotensi mengguncang partai yang sebelumnya tak pernah punya opsi berada di luar pemerintahan.

Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan DPP Partai Golkar, Indra J Piliang, suatu kali pernah mengatakan kurikulum partainya tak punya materi yang memandu Golkar bila berada di luar pemerintahan. "Kalau kami mau oposisi, kurikulumnya harus diubah, harus ada pendidikan dalam internal Golkat mengenai oposisi, garisnya seperti apa," kata Indra.

Adapun pengamat politik dari Center Strategic and International Studies (CSIS), J Kristiadi, mengatakan, mayoritas partai politik di Indonesia sangat memuja pragmatisme kekuasaan. Tujuan politiknya bukan untuk menyejahterakan rakyat, melainkan sebisa mungkin berinvestasi dalam pemerintahan yang berkuasa.

Dengan alasan itu, Kristiadi yakin koalisi merah putih akan buyar. Satu persatu partai dalam koalisi itu akan merapat ke barisan partai pendukung Jokowi-JK yang bakal memimpin pemerintahan untuk periode lima tahun ke depan.

"Dalil saya, atmosfer politik yang memuja pragmatisme itu yang membuat koalisi permanen (pendukung Prabowo-Hatta) akan buyar. Saya tidak melihat koalisinya dibangun karena keprihatinan, tapi untuk kekuasaan," kata Kristiadi.

Jika sudah begini, wajar jika muncul pertanyaan publik tentang apa yang ada di balik komitmen koalisi merah putih untuk memilih berada di luar pemerintahan baru mendatang. Koalisi Merah Putih, yakin bisa berkomitmen berada di luar pemerintahan?