Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

MK Ketok Palu, SBY Akan Temui Presiden Terpilih pada Kesempatan Pertama

Kompas.com - 20/08/2014, 23:42 WIB
Suhartono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pada Kesempatan Pertama, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menemu presiden terpilih hasil Pemilu Presiden 2014, begitu ada putusan Mahkamah Konstitusi, Kamis (21/8/2014).

"Bertemu dengan presiden terpilih setelah putusan MK merupakan komitmen Presiden Yudhoyono yang akan dipenuhinya dalam kesempatan pertama yang memungkinkan," kata Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Politik Daniel Sparringa, Rabu (20/8/2014) malam, di Jakarta.

Pertemuan tersebut, kata Daniel, selain bertujuan agar terjadi peralihan kekuasan yang dapat menjadi preseden bagi suksesi kepemimpinan lima tahunan berikutnya, juga diharapkan dapat digunakan Presiden Yudhoyono untuk menyampaikan pandangannya tentang capaian dan pekerjaan rumah yang perlu diperhatikan oleh pemerintahan berikutnya.

"Komunikasi langsung itu merupakan prakarsa Presiden Yudhoyono sendiri," ujar Daniel. "Dari sanalah kesinambungan dan perbaikan diharapkan menjadi benang merah yang menghubungkan pemerintah saat ini dengan pemerintah mendatang."

Terkait putusan MK, Kamis, Daniel berpendapat siapa pun harus menghormati putusan tersebut sebagai bagian dari komitmen tak terpisahkan dari komitmen semua pihak menyukseskan pemilu presiden dan pilihan rakyat.

"Ambil hikmah dan pelajaran pentingnya agar ke depan demokrasi kita semakin berkualitas," ujar Daniel. Menurut dia, Presiden Yudhoyono sangat menaruh harapan, setelah putusan MK masyarakat dapat kembali bekerja seperti biasa pada upaya bersama mewujudkan Indonesia yang lebih baik, sesuai dengan kapasitas dan peran masing masing.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com