Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

MK Ketok Palu, SBY Akan Temui Presiden Terpilih pada Kesempatan Pertama

Kompas.com - 20/08/2014, 23:42 WIB
Suhartono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pada Kesempatan Pertama, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menemu presiden terpilih hasil Pemilu Presiden 2014, begitu ada putusan Mahkamah Konstitusi, Kamis (21/8/2014).

"Bertemu dengan presiden terpilih setelah putusan MK merupakan komitmen Presiden Yudhoyono yang akan dipenuhinya dalam kesempatan pertama yang memungkinkan," kata Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Politik Daniel Sparringa, Rabu (20/8/2014) malam, di Jakarta.

Pertemuan tersebut, kata Daniel, selain bertujuan agar terjadi peralihan kekuasan yang dapat menjadi preseden bagi suksesi kepemimpinan lima tahunan berikutnya, juga diharapkan dapat digunakan Presiden Yudhoyono untuk menyampaikan pandangannya tentang capaian dan pekerjaan rumah yang perlu diperhatikan oleh pemerintahan berikutnya.

"Komunikasi langsung itu merupakan prakarsa Presiden Yudhoyono sendiri," ujar Daniel. "Dari sanalah kesinambungan dan perbaikan diharapkan menjadi benang merah yang menghubungkan pemerintah saat ini dengan pemerintah mendatang."

Terkait putusan MK, Kamis, Daniel berpendapat siapa pun harus menghormati putusan tersebut sebagai bagian dari komitmen tak terpisahkan dari komitmen semua pihak menyukseskan pemilu presiden dan pilihan rakyat.

"Ambil hikmah dan pelajaran pentingnya agar ke depan demokrasi kita semakin berkualitas," ujar Daniel. Menurut dia, Presiden Yudhoyono sangat menaruh harapan, setelah putusan MK masyarakat dapat kembali bekerja seperti biasa pada upaya bersama mewujudkan Indonesia yang lebih baik, sesuai dengan kapasitas dan peran masing masing.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com