Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nusron Wahid: Kini Suara Golkar, Suara Elite

Kompas.com - 19/08/2014, 16:10 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com
- Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Nusron Wahid menilai semboyan "Suara Golkar, Suara Rakyat" kini telah dihilangkan oleh elite Golkar. Suara rakyat di dalam Golkar dianggap telah disabotase oleh kepentingan para elite partai.

"Sehingga tidak ada lagi 'Suara Golkar Suara Rakyat'. Tapi 'Suara Golkar, Suara Elite', bahkan suara segelintir pengurus," ujar Nusron dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (19/8/2014).

Hal itu disampaikan Nusron saat menyikapi langkah DPP Golkar yang mengirimkan surat kepada Komisi Pemilihan Umum. Isinya, Golkar memberitahukan bahwa Nusron dan Agus Gumiwang, dua calon anggota legislatif terpilih, sudah dipecat dari keanggotaan Golkar. Keduanya dipecat setelah menolak mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Keduanya secara terbuka mendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Dampaknya, keduanya terancam tidak bisa dilantik sebagai anggota DPR pada Oktober mendatang. (baca: Golkar: Jika KPU Setuju, Agus dan Nusron Tak Akan Dilantik Jadi Anggota DPR)

Nusron mengatakan, dirinya sejak awal yakin bahwa dukungannya terhadap Jokowi-JK sesuai dengan semboyan "Suara Golkar, Suara Rakyat". Keyakinan itu, imbuh Nusron, terbukti dengan ditetapkannya Jokowi-JK sebagai presiden dan wapres terpilih oleh KPU.

Nusron menyadari bahwa dukungannya dan beberapa kader Golkar terhadap Jokowi-JK bakal memunculkan konsekuensi kehilangan jabatan sebagai pengurus DPP Partai Golkar, bahkan hingga dipecat. Ia mengaku tidak mempermasalahkan surat DPP kepada KPU itu.

Nusron menganggap pemecatannya catat hukum karena tidak sesuai prosedur dalam AD/ART partai. Ia mengaku sudah mempersoalkan keputusan pemecatan kepada DPP Golkar pada 26 Juni atau dua hari setelah pemecatan. Namun, kata dia, hingga kini tidak ada jawaban dari DPP Golkar.

"Padahal berdasarkan UU Parpol, kalau selama 60 hari tidak ada respon dari kami, baru dinyatakan menerima. Padahal kami sudah kirim surat ke DPP mempertanyakan dan menggugat pemecatan 2 hari setelah kejadian. Sekarang tiba-tiba mereka (DPP) kirim ke KPU dengan alasan sudah 60 hari. Dihitung sejak kapan?" ujar Nusron.

Oleh karena itu, Ketua Umum GP Anshor itu mengaku akan menggugat keputusan pemecatannya dan beberapa kader Partai Golkar lainnya melalui proses hukum. Pemecatan itu ditandatangani Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie dan Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham.

"Ini bukan masalah ketakutan kehilangan jabatan. Tapi masalah marwah mandat rakyat yang diabaikan. Sebab kami dipilih langsung oleh rakyat," kata Nusron.

Nusron terpilih kembali sebagai anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah setelah meraih sebanyak 243.021 suara. Agus juga terpilih kembali dari Dapil Jawa Barat II dengan suara 102.469 suara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com