Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terima Apa Pun Putusan MK, Golkar Siap Berada di Luar Pemerintahan

Kompas.com - 18/08/2014, 17:08 WIB
Meidella Syahni

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wakil Ketua Umum Golkar Theo L Sambuaga menyatakan, Partai Golkar akan menerima apa pun keputusan Mahkamah Konstitusi terkait gugatan hasil Pemilu Presiden 2014. Ia menyatakan, Partai Golkar akan siap berada di luar pemerintahan jika MK menolak mengabulkan gugatan tim Prabowo-Hatta.

"Kita berusaha semaksimal mungkin, berjuang mengharapkan seoptimal mungkin hasilnya, mengakomodasi tuntutan dari tim Prabowo-Hatta. Namun, apa pun hasil yang akan diumumkan oleh MK, Golkar akan menghormati," kata Theo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (18/8/2014).

Sebagai konsekuensinya, kata Theo, Jika MK menolak gugatan tim Prabowo-Hatta, Golkar yang ikut dalam Koalisi Merah Putih akan berada di luar pemerintahan. Namun, itu tidak berarti bahwa mereka adalah oposisi. Artinya, ujar Theo, Golkar akan tetap bekerja sama dengan pemerintah di parlemen, termasuk bekerja sama dengan koalisi pendukung pemerintah yang baru.

"Kalau ada isu-isu yang baik, isu-isu yang kebijakannya sejalan dengan Golkar, ya kita akan mendukung, kita akan mengontrol. Nggak ada masalah sebenarnya," katanya.

Ketika disinggung soal Munas Golkar, Theo setuju bahwa munas partai beringin diadakan pada 2015 sesuai dengan keputusan Munas Golkar di Riau. Menurut dia, munas diperkirakan akan dilaksanakan antara Januari dan Februari 2015. Theo juga menyatakan tidak akan maju sebagai calon ketua umum Golkar.

"Saya tidak maju dan tidak akan ikut jadi tim sukses," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com