Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jusuf Kalla: Pilpres Satu Putaran, Munas Golkar Seharusnya Digelar Tahun Ini

Kompas.com - 15/08/2014, 12:56 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla angkat bicara soal kisruh pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Golkar antara kubu pendukung Aburizal Bakrie dan penentangnya. Menurut JK, kisruh soal munas ini seharusnya dikembalikan sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART), yang artinya munas dilakukan tahun 2014 ini. Hal itu diungkapkannya menjawab pertanyaan wartawan apakah munas sebaiknya digelar pada Oktober 2014.

"Kalau sesuai AD/ART ya begitu," kata JK seusai acara pembacaan pidato kenegaraan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2014).

JK menjelaskan, rekomendasi pelaksanaan munas tahun 2015 ialah karena didasari perhitungan pemilu presiden berlangsung dua putaran. Rekomendasi itu, kata dia, hanya dilakukan jika diperlukan.

Sementara itu, pada tahun ini, lanjut JK, pilpres hanya berlangsung satu putaran sehingga seharusnya pelaksanaan munas kembali pada AD/ART.

JK menilai, konflik di internal Golkar soal pelaksanaan munas ini sudah biasa terjadi.

"Di politik biasa begitu," ungkap wakil presiden terpilih itu.

Ditanyakan lebih lanjut soal jagoannya sebagai calon ketua umum Partai Golkar, ia enggan menjawabnya. JK hanya tertawa saat kembali dikonfirmasi soal kabar dukungannya terhadap Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono yang sudah menyatakan akan maju sebagai calon ketua umum Golkar tahun ini.

"Ha-ha-ha. Saya mendukung semuanya yang paling baik ha-ha-ha," ungkap JK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Nasional
Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Nasional
MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

Nasional
Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Nasional
Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com