JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menyampaikan laporan tahunan dalam pidato kenegaraan pada sidang bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah di Gedung DPR RI, Jumat (15/8/2014) pukul 09.00. Tak hanya pidato kenegaraan, Presiden juga akan menyampaikan Nota Keuangan serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015 pada siang nanti.
Pidato kenegaraan kali ini adalah yang terakhir kalinya dilakukan Presiden Yudhoyono sebelum mengakhiri masa jabatan pada 20 Oktober 2014. Menjelang pelaksanaan pidato kenegaraan dan pembacaan RAPBN 2015, yang paling banyak disorot adalah soal proses transisi. Kubu presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla berharap agar Presiden Yudhoyono dapat memasukkan alokasi anggaran program-program prioritas, seperti Kartu Indonesia Sehat. Namun, pihak Istana menyatakan program itu baru bisa dimasukkan sendiri oleh Jokowi pada RAPBN-P 2015.
Hal lain yang menjadi sorotan adalah soal subsidi bahan bakar minyak. Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung mengatakan, postur RAPBN 2015 yang akan dibacakan Presiden nanti tidak akan menjegal pemerintahan mendatang. RAPBN 2015, kata dia, hanya bersifat dasar dan memberikan ruang cukup luas bagi pemerintahan baru untuk mengubahnya, tak terkecuali soal kebijakan subsidi bahan bakar minyak.
"Soal subsidi sama, kami ikut baseline saja. Kewenangan bukan pada kami. Kalau kami nanti yang melakukan atau menghapuskan atau mengurangi, nanti pemerintah yang akan datang akan tersandera. Tidak baik. Jadi lebih baik mereka yang putuskan sendiri," ujar Chairul di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/8/2014).
Chairul mengungkapkan, RAPBN 2015 tetap memberikan subsidi BBM disesuaikan dengan harga minyak dunia. Namun, alokasi subsidi BBM itu bersifat dasar. "Yang pasti kami tidak ingin sandera pemerintah akan datang. Kami akan berikan keleluasaan pemerintahan akan datang untuk ikut pembahasan karena mereka yang akan pakai APBN," ujarnya.
Pemilik Trans Corp yang juga pernah menjadi Ketua Ekonomi Nasional itu menyatakan, Presiden Yudhoyono akan langsung bertemu dengan presiden terpilih beberapa hari setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan sengketa hasil Pemilu Presiden 2014. Salah satu agenda pertemuan tersebut, sebut Chairul, adalah masalah APBN 2015. "Termasuk penggantian BUMN-BUMN strategis pun beliau akan bicara," kata dia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.