Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo Mengaku Hormat kepada Saksi Jokowi

Kompas.com - 14/08/2014, 17:23 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota tim kuasa hukum Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Habiburokhman, mengaku hormat kepada saksi yang dihadirkan tim kuasa hukum Joko Widodo-Jusuf Kalla. Pengakuan itu disampaikan saat sidang sengketa hasil Pilpres 2014 berlangsung di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (14/8/2014).

"Saya menaruh hormat kepada kakanda Ferry karena dikenal kritis," kata Habiburokhman dalam persidangan tersebut.

Yang dimaksud Habiburokhman adalah Ferry Mursyidan Baldan, Ketua Badan Pemenangan Pemilihan Umum Partai Nasdem sekaligus Juru Bicara Tim Pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla pada Pemilu Presiden 2014.

Mendengar ucapan Habiburokhman, majelis hakim tidak memberikan komentar dan memberikan waktu untuk mendalami pertanyaan kepada Ferry. Ia ingin memperjelas pernyataan Ferry mengenai diberikannya formulir keberatan kepada saksi pasangan calon presiden-calon wakil presiden saat rekapitulasi perolehan suara nasional di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Saya mau menanyakan, apakah formulir keberatan itu dibagikan atau tidak setiap selesai merekapitulasi suara di tiap provinsi?" tanya Habiburokhman.

Ferry menjawab bahwa setiap mendengar keberatan dari saksi pasangan calon, pimpinan sidang selalu memberi waktu kepada pihak terkait untuk mengisi formulir keberatan. Formulir itu, kata Ferry, ada di petugas kesekretariatan KPU yang mengikuti proses rekapitulasi dari awal hingga selesai.

"Kalau keberatan, saksi pasangan calon dipersilakan mengisi formulir keberatan. Saya kira itu kalimat yang selalu diucapkan tiap selesai rekapitulasi provinsi. Kita tinggal meminta, bisa di tiap provinsi, bisa di akhir (rekapitulasi)," ujarnya.

"Berarti bisa di setiap selesai rekapitulasi provinsi atau bisa di akhir rekapitulasi (nasional), ya. Baik, cukup," tanya Habiburokhman.

Ferry menjadi saksi bagi Jokowi-JK saat rekapitulasi perolehan suara dilakukan di KPU. Ia memberikan tanggapannya mengenai proses rekapitulasi di KPU RI yang dipermasalahkan oleh pasangan Prabowo-Hatta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

Nasional
Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin 'Gemoy'

PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin "Gemoy"

Nasional
Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

Nasional
Sinyal 'CLBK' PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Sinyal "CLBK" PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com