Tim Kuasa Hukum Prabowo-Hatta Minta MK Tambah Kuota Saksi

Habiburokhman menjelaskan, sebagai pihak yang menggugat agar keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait hasil Pemilu Presiden 2014 dibatalkan, Prabowo-Hatta menghadapi dua kubu di persidangan MK. Pertama, kubu tergugat Komisi Pemilihan Umum. Kedua, pihak terkait, yaitu Joko Widodo-Jusuf Kalla, yang dianggapnya menginginkan agar penetapan KPU terkait hasil Pilpres 2014 dipertahankan.

"Jadi, tidak adil. Saksi kami melawan saksi dari dua kubu yang memiliki kepentingan sama," kata Habiburokhman, saat dihubungi pada Selasa (12/8/2014).

Ia melanjutkan, sebagai pihak penggugat, Prabowo-Hatta perlu menghadirkan lebih banyak saksi untuk membuktikan adanya kecurangan pemilu di tingkat nasional yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Pembatasan 25 saksi dalam setiap persidangan dinilainya tak adil dan tak cukup untuk menghadapi saksi yang dihadirkan KPU serta pihak Jokowi-JK.

"Harusnya saksi kami ditambah karena harus melawan dua kubu. Ini supaya kami dapat membuktikan kecurangan yang terjadi," ujarnya.

Sebelumnya, sejak awal persidangan, Ketua Majelis Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva meminta masing-masing pihak menyiapkan 25 saksi pada tiap persidangan. Pemeriksaan saksi itu akan disesuaikan dengan waktu yang tersedia. Hingga persidangan ketiga yang digelar pada Senin (11/8/2014), MK telah memeriksa 75 saksi.

Jumlah saksi itu berasal dari kubu Prabowo-Hatta, KPU, dan kubu Jokowi-JK dengan jumlah saksi masing-masing 25 orang. Pada persidangan keempat, MK dijadwalkan memeriksa 75 saksi lainnya yang dihadirkan oleh masing-masing pihak. Namun, jika waktunya tidak memungkinkan, maka 25 saksi yang dihadirkan oleh kubu Jokowi-JK akan diperiksa pada Rabu (13/8/2014).

Hamdan menjelaskan, pembatasan jumlah saksi berkaitan dengan terbatasnya waktu majelis hakim dalam menggelar persidangan. Pasalnya, MK harus membuat putusan terkait gugatan ini pada 21 Agustus 2014.