Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wasekjen: Agung Laksono Dicopot karena Ganggu Soliditas Golkar

Kompas.com - 11/08/2014, 20:35 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lalu Mara Satriawangsa mengungkapkan, Agung Laksono hanya dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Umum, bukan dicopot sebagai kader Partai Golkar. Agung dicopot dari jabatannya itu lantaran dinilai dapat mengganggu soliditas internal partai berlambang pohon beringin itu.

"Etikanya kami kan pengurus, ketua umumnya Pak Aburizal Bakrie, masak berbeda? Bila perbedaan itu sebelum keputusan diambil, itu dinamika. Tapi bila keputusan sudah diambil, tetap juga berbeda, itu kan mengganggu soliditas," ujar Mara saat dihubungi, Senin (11/8/2014).

Mara membandingkan Agung Laksono dengan Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Akbar Tandjung. Dia menilai, sebelum keputusan, Akbar kerap melontarkan kritik. Namun, saat keputusan tersebut dibuat, Akbar taat akan keputusan yang diambil.

"Soal munas tahun 2015, kenapa tidak diributkan sejak tahun 2010 atau 2013? Kenapa ribut atau mendesak munas tahun 2014? Padahal, jelas sudah keputusan Munas VIII Riau, kan munas tahun 2015 dan masa bakti pun jelas disebut bsrdasarkan SK 2009-2015," papar Mara.

Mara juga mengungkapkan, pencopotan Agung Laksono dari posisi Wakil Ketua Umum juga atas desakan dari Dewan Pimpinan Daerah Golkar tingkat provinsi. Dia menampik adanya desakan dari kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam pergantian kepengurusan Golkar ini.

"Ketua umum kan juga punya hak prerogatif," imbuhnya.

Seperti diketahui, Agung Laksono belakangan ini kerap menyuarakan pelaksanaan musyawarah nasional (munas) untuk mencari ketua umum baru dilakukan tahun 2014 ini. Agung pun sudah mulai membentuk tim sukses untuk maju sebagai calon ketua umum.

Namun, kubu Aburizal menegaskan bahwa munas dilakukan pada 2015. Hal tersebut berdasarkan kesepakatan Munas 2009 lalu. Selain Agung, Aburizal juga mencopot Ketua DPP Bidang Pemuda Golkar Yorrys Raweyai yang juga kerap menyuarakan soal Munas 2014.


Update:
Wasekjen Golkar: Tidak Ada Pemecatan, Hanya Penyegaran

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com