Pilpres Selesai, Saatnya Rekonsiliasi

KOMPAS.com - Pemilu Presiden 2014 tercatat sebagai pemilihan presiden paling ketat sepanjang sejarah pemilihan presiden langsung di Indonesia. Selama masa kampanye, bangsa Indonesia seakan terbelah menjadi dua kubu yang saling berhadapan. Setelah penetapan presiden dan wakil presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum, publik pun berharap ketegangan politik mengendur dan proses rekonsiliasi dapat dibangun kembali.

Harapan publik terhadap proses rekonsiliasi pasca pilpres itu terungkap dalam jajak pendapat Kompas yang dilakukan tiga pekan lalu.

Hampir tiga perempat responden menaruh harapan terhadap kemampuan presiden dan wakil presiden terpilih Jokowi-JK untuk mewujudkan rekonsiliasi nasional.

Harapan itu tak hanya digantungkan oleh publik secara umum, tetapi juga oleh para pemilih Prabowo-Hatta. Hampir separuh responden yang memilih Prabowo-Hatta juga berharap Jokowi-JK mampu merangkul kelompok Prabowo-Hatta yang kini mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

Harapan itu wajar dikemukakan responden jajak pendapat ini mengingat proses pemilihan presiden kali ini cukup menguras energi publik. Pesta demokrasi yang seharusnya memperkuat persatuan nyaris menciptakan perpecahan.

Pada pilpres tahun ini, perbedaan pandangan dan pilihan tidak hanya berlangsung di kalangan elite politik, tokoh agama, kelompok profesional, pekerja seni, mahasiswa, ataupun anak muda umumnya, tetapi juga merasuk pula ke ranah rumah tangga. Cukup banyak keluarga yang anggotanya terbelah sebagai pendukung capres-cawapres nomor urut 1 dan nomor urut 2. Fenomena tersebut secara umum tecermin dari menurunnya toleransi masyarakat terhadap perbedaan pilihan politik dan ideologi.

Pada jajak pendapat kali ini, responden yang menjawab toleransi masyarakat terhadap perbedaan pilihan politik semakin baik hanya disuarakan oleh 48 persen.

Proporsi ini lebih rendah dibandingkan hasil jajak pendapat pada Agustus 2013 lalu, yang tercatat masih berada pada kisaran 53 persen.

Penurunan tersebut sedikit banyak dipengaruhi oleh cukup tajamnya polarisasi pendukung kedua kubu dalam Pemilu Presiden 2014.

Polarisasi

Di tingkat elite, pengelompokan pendukung tampak nyata terutama di level pejabat publik. Sebanyak sembilan menteri tercatat dalam tim pemenangan capres-cawapres. Tujuh menteri masuk tim pemenangan Prabowo-Hatta dan dua lainnya masuk tim pemenangan Jokowi-Jusuf Kalla. Satu menteri lagi, yaitu Menteri BUMN Dahlan Iskan, menyatakan mendukung Jokowi-JK.

Sementara jumlah kepala daerah yang mengajukan cuti untuk kampanye presiden sebanyak 10 kepala daerah (Kompas, 3/6/2014).

Kampanye hitam yang merebak selama masa kampanye pilpres yang diikuti dua pasang capres-cawapres dengan mudah membuat masyarakat terbelah ke dalam dua kubu pendukung capres.

Isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang diangkat sebagai materi kampanye menyinggung secara langsung realitas kehidupan bersama bangsa Indonesia. Masyarakat terbelah ke dalam kelompok berdasarkan SARA.

Dalam jajak pendapat akhir Mei lalu terungkap, kampanye hitam juga berpotensi memicu kebencian antarpendukung capres. Sebagian besar (61,6 persen) responden khawatir dengan hal ini. Lebih jauh, 64 persen responden menuturkan, kampanye hitam yang gencar dilakukan bisa memicu konflik terbuka antarpendukung capres.