Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Sampaikan Ancaman Taufik kepada Hakim Konstitusi

Kompas.com - 11/08/2014, 09:49 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta majelis hakim konstitusi mencatat keberatan pihaknya mengenai adanya ancaman yang diterima KPU dari Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M Taufik.

Permintaan itu disampaikan pengacara KPU Adnan Buyung Nasution saat sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Senin (11/8/2014).

"Kami ingin melaporkan, walaupun peristiwa ini di luar persidangan, ada orang namanya M Taufik, dia Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, melakukan ancaman (kepada KPU) secara terbuka. Saya lihat sendiri," kata Adnan.

Menurut Adnan, ancaman yang dilakukan Taufik merupakan perbuatan tercela yang menghina peradilan dan menghina segenap bangsa. Ia meminta hakim MK mencatat keberatan pada ancaman tersebut dan mendesak kuasa hukum Prabowo-Hatta untuk menertibkan para pendukungnya.

Adnan melanjutkan, ancaman dari Taufik itu telah dilaporkan kuasa hukum KPU ke Mabes Polri, Jakarta, Minggu (10/8/2014) malam. Ia berharap masalah ini segera selesai dan tak ada pihak yang melakukan tindakan serupa (baca: Ketua DPD Gerindra Ajak Massa Prabowo Tangkap Ketua KPU).

Menjawab itu, kuasa hukum Prabowo-Hatta, Maqdir Ismail, mengatakan, ancaman yang dilakukan Taufik itu berada di luar kewenangannya. Meski keberatan dari kuasa hukum KPU dicatat oleh majelis hakim konstitusi, ia berharap keberatan tersebut tak dijadikan materi persidangan (baca: Ketua DPP Gerindra Jakarta Kembali Ancam Tangkap Ketua KPU).

"Itu di luar wewenang kami karena konteksnya di luar persidangan," ucap Maqdir.

Ketua majelis hakim konstitusi Hamdan Zoelva meminta semua pihak, baik pemohon, termohon, maupun pihak terkait untuk menjaga berlangsungnya persidangan agar berjalan baik. Ia meminta semua pihak, termasuk masyarakat dan simpatisan, untuk berjalan sesuai rel konstitusi yang berlaku.

"Saya ingatkan semua untuk menjaga sidang ini agar berlangsung damai dan aman, termasuk menjaga kehormatan semua pihak. Ruang sidang peradilan ini adalah ruang sidang paling beradab," ujar Hamdan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com