”Rapat terbatas hari ini mengagendakan pengecekan kesiapan pidato RAPBN tahun 2015 beserta nota keuangannya,” kata Presiden saat membuka rapat terbatas di Istana Cipanas, Jumat.
Sejumlah menteri yang menghadiri rapat tersebut antara lain Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto, Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung, Menteri Keuangan Chatib Basri, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Armida Alisjahbana.
Presiden mengutarakan harapannya agar Menteri Keuangan juga dapat mempresentasikan apa yang akan disampaikan Kepala Negara di DPR pada 15 Agustus mendatang.
Untuk pidato kenegaraan, Presiden mengemukakan bahwa draf yang ada saat ini sudah siap 70 persen sehingga masih butuh penyempurnaan.
Sebelumnya, Chairul mengemukakan bahwa konsultasi Rancangan APBN 2015 antara Pemerintah dan presiden terpilih 2014-2019 akan dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan putusan tentang gugatan rekapitulasi penghitungan suara pilpres yang dilayangkan pasangan capres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.
”Belum, nanti kalau sudah definitif. Setelah (keputusan) MK, baru akan ada pembicaraan,” kata Chairul setelah bersilaturahim dengan pimpinan koalisi partai pengusung Joko Widodo, Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri, di Jakarta, Senin (28/7).
Chairul mengatakan, belum ada pembicaraan apa pun soal pembahasan RAPBN antara pemerintah dan tim capres-cawapres yang sudah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum sebagai pemenang Pilpres 2014, Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Pendahuluan
Pemerintah dan DPR telah melewati tahap pembicaraan pendahuluan penyusunan RAPBN 2015. Dalam pendahuluan itu, telah disepakati pula sejumlah asumsi dasar makro 2015, seperti pertumbuhan ekonomi, besaran inflasi, dan besaran defisit anggaran yang akan menjadi acuan presiden terpilih 2014-2019.
Presiden juga menginginkan semua pihak untuk dapat bersabar menunggu hasil putusan MK terkait perselisihan hasil Pilpres 2014.
”Presiden meminta semua bersabar menunggu putusan MK,” kata Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta, Rabu (6/8).
Menurut Julian, Presiden mengharapkan proses sidang sengketa perselisihan hasil pilpres dapat berjalan dengan aman, lancar, tertib, dan terkendali.
Pemilu 2014 juga dinilai telah berjalan sesuai dengan yang diamanatkan dalam peraturan perundangan yang berlaku.
”Jika dalam perkembangannya ada gugatan dari satu pihak, ya, ini yang harus kita tunggu,” katanya. (Antara)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.