JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Polri Jenderal Pol Sutarman mengatakan, Indonesia cukup rawan dengan keberadaan kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di Tanah Air. Sutarman meminta agar semua pihak meningkatkan kewaspadaan.
"Indonesia cukup rawan karena ada kelompok-kelompok yang selama ini rentan melakukan tindakan radikal. Itu semuanya bisa dipengaruhi dan mudah dipengaruhi. Oleh karenanya, kita terus melakukan tindakan preventif," ujar Sutarman di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (8/8/2014).
Sutarman mengatakan, jajarannya telah diperintahkan untuk bekerja sama dengan seluruh pejabat daerah dan komponen masyarakat untuk mencegah agar masyarakat tidak terpengaruh kelompok ISIS.
Pemerintah, kata dia, juga telah menolak keberadaan ISIS di Indonesia. Kini pihaknya tengah melakukan langkah-langkah taktis untuk mencegah sekaligus melakukan penegakan hukum terkait ISIS.
"Ditolak, tidak hanya dibubarkan. Ditolak, jadi enggak boleh," ujar Sutarman.
Sebelumnya, pemerintah menilai, paham yang dianut ISIS tidak sesuai dengan ideologi Pancasila, Negara Kesatuan RI, dan kebinekaan di Indonesia. Oleh karena itu, selain melarang perkembangan paham itu, pemerintah juga menindak tegas siapa pun yang terlibat ISIS.
ISIS dianggap sebagai organisasi radikal yang menggunakan kekerasan demi memperjuangkan gagasannya. Jika dibiarkan, maka cara-cara kekerasan itu akan mengancam keutuhan Indonesia.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsudin mengaku bahwa pihaknya masih mengkaji mengenai pencabutan status kewarganegaraan terhadap WNI yang terlibat ISIS. Kajian tersebut masih dibicarakan dengan Badan Nasional dan Penanggulangan Terorisme (BNPT). (baca: Kemenhuk dan HAM-BNPT Kaji Pencabutan Kewarganegaraan WNI Pendukung ISIS)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.