Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hakim MK Mentahkan Kesiapan Prabowo Bawa Ribuan Saksi

Kompas.com - 06/08/2014, 12:42 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat mementahkan kesiapan Prabowo Subianto membawa ribuan saksi terkait gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Menurut Arief, kualitas saksi lebih penting dibandingkan dengan jumlah saksi yang dihadirkan.

"Tadi Pak Prabowo bilang bisa mendatangkan ribuan saksi. Kita tidak perlu memeriksa ribuan saksi, yang penting kualitas saksi yang diajukan bisa mendukung dalil dan meyakinkan hakim," kata Arief dalam sidang perdana gugatan PHPU di MK, Jakarta, Rabu (6/8/2014).

Arief menegaskan, MK telah banyak memiliki pengalaman terkait sengketa hasil pemilu. Dari pengalaman itu, didapat hal penting bahwa jumlah saksi yang dihadirkan belum tentu berpengaruh terhadap kualitas keterangan yang diungkapkan. Misalnya, kata Arief, dalam sengketa hasil pemilu legislatif beberapa waktu lalu. Ada beberapa pihak yang mendatangkan saksi dari Papua, tetapi nyatanya keterangan yang disampaikan tak memberikan nilai apa pun di mata hukum.

"Kualitas saksi yang didatangkan adalah bukan jumlahnya, tapi keterangannya," ucap Arief.

Sebelumnya, dalam sidang perdana gugatan PHPU itu, Prabowo menyatakan bisa menghadirkan puluhan ribu orang sebagai saksi untuk membuktikan ada kecurangan dalam Pemilu Presiden 2014. Ia bahkan mengaku para saksinya itu telah membuat testimoni resmi melalui video.

Dalam sidang tersebut, sebagai pihak pemohon, Prabowo-Hatta menyampaikan pokok-pokok permohonannya. Mereka menggugat keputusan Komisi Pemilihan Umum yang menetapkan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2014-2019. Prabowo mengatakan, jika puluhan ribu saksi itu tidak bisa diterima bersaksi di MK, harus menjadi pembelajaran bagi bangsa.

Sebelum Prabowo bicara, Ketua Majelis Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva sudah menyampaikan akan membatasi jumlah saksi yang dihadirkan. Hal ini karena MK hanya diberi waktu hingga 21 Agustus 2014.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Logo dan Tema Hardiknas 2024

Logo dan Tema Hardiknas 2024

Nasional
Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasional
PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

Nasional
Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

Nasional
Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin 'Gemoy'

PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin "Gemoy"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com