Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bentuk Tim Transisi, Jokowi Merasa Tak Menyalahi Etika Politik

Kompas.com - 05/08/2014, 20:27 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden terpilih Joko Widodo merasa pembentukan tim transisi tidak mendahului keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan menyidangkan gugatan Pemilu Presiden 2014 yang diajukan pasangan rivalnya, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Sidang perdana gugatan itu akan digelar Mahkamah Konstitusi pada Rabu (6/8/2014) besok.

"Enggak apa-apa dong. Mau bentuk kabinet waktu kampanye saja boleh kok, apalagi ini yang sudah ada dasar dari KPU," ujar Jokowi seusai rapat kedua dengan tim transisi, di Rumah Transisi, Jalan Situbondo 10, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (5/8/2014) malam.

"Yang penting itu, intinya kita menghormati proses di MK, sudah begitu saja cukup," lanjut Jokowi.

Jokowi mengatakan, penetapan pemenang pilpres oleh KPU sudah menjadi dasar kubu Jokowi-JK melakukan manuver dan persiapan menjelang transisi kepemimpinan. Salah satunya ialah dengan mempersiapkan langkah-langkah agar setelah resmi dilantik, program prioritas dapat segera terlaksana.

"Kita kan memang ingin cepat. Program kita harus segera dilaksanakan kan," lanjut dia.

Dikritik tim Prabowo-Hatta

Sebelumnya, juru bicara pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Tantowi Yahya, mempertanyakan sikap pasangan presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla yang telah membangun dan meresmikan Kantor Transisi untuk merancang pemerintahan mendatang. Menurut dia, langkah tersebut terburu-buru karena meskipun keduanya sudah ditetapkan sebagai pemenang pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum, hasil akhir tetap ditentukan melalui sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi.

"Itu adalah sikap yang tidak menghargai proses yang sedang berlangsung di MK," kata Tantowi melalui pesan elektronik, Senin (4/8/2014) malam.

Tantowi merasa optimistis dengan bukti-bukti yang akan disampaikan timnya dalam persidangan yang akan dimulai pada Rabu (6/8/2014). Oleh karena itu, bukan tidak mungkin nantinya MK memutarbalikkan keadaan dan menetapkan pasangan Prabowo-Hatta sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.

"Belum ada yang definitif menang atau kalah, semuanya masih harus menunggu keputusan MK," ujarnya.

Jokowi meresmikan Rumah Transisi di Jalan Situbondo Nomor 10 Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin (4/8/02014) kemarin. Tim ini berfungsi untuk mengantarkan transisi kepemimpinan dari pemerintahan saat ini ke pemerintahan Jokowi-JK. Lewat tim itu, Jokowi ingin transisi kepemimpinan kekuasaan berjalan mulus. Rumah transisi terdiri dari seorang ketua dengan empat deputi. Ketua Tim Transisi ialah Rini Soemarno, dengan lima staf deputi pembantu, yakni Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto, Sekretaris Tim Pemenangan I Andi Widjajanto, Sekretaris Tim Pemenangan II Akbar Faizal, dan Juru Bicara Jokowi-JK, Anies Baswedan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com