Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tokoh Agama dan Kepercayaan Tolak ISIS

Kompas.com - 04/08/2014, 18:09 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
- Sejumlah tokoh agama dan kepercayaan menolak keberadaan Negara Islam Irak dan Suriah atau Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) di Indonesia karena menilai kelompok tersebut mengancam keutuhan NKRI.

"Saya sebagai penganut kepercayaan ngeri melihatnya. Kita sejak kecil belajar agama dan kepercayaan, kami tidak sepakat ISIS ada di Indonesia," kata Presidium DPP Badan kerja sama organisasi-organisasi Kepercayaan Terhadap Tuhan YME, Suprih Suhartono, di Jakarta, Senin (4/8/2014), seperti dikutip Antara.

Suprih juga meminta pemerintah menindak tegas gerakan tersebut sebelum berkembang lebih besar di Indonesia.

Hal senada disampaikan Bhikhu Garbha Virya dari Vihara Mahavira Graha Pusat. Ia berharap semua pihak bersama-sama berjuang mempertahankan NKRI.

Begitu juga dengan Ketua Presidium HKBP Pendeta Palty Panjaitan dari HKBP Philadelphia. "Saya menolak adanya ISIS di Indonesia sebab apapun alasannya Tuhan tidak pernah memerintahkan membunuh orang lain, justru memerintahkan untuk mengasihi sesama," kata Pendeta Palty.

Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) Maulana Zafrullah Pontoh mengatakan, dalam Al Quran tidak ada pemaksaan.

"Apapun namanya jika ada pemaksaan tentu wajib kita tolak, dan sebagai bangsa Indonesia juga wajib kita tolak karena Indonesia adalah bangsa kekeluargaan tidak membeda-bedakan," kata Maulana.

Maulana juga mengatakan warga wajib bersatu mendukung pemerintah untuk tidak membiarkan elemen-elemen yang melakukan kekerasan terhadap siapapun dan oleh siapapun.

Para tokoh agama dan kepercayaan itu membuat pernyataan bersama menolak ISIS di Indonesia dan menandatangani spanduk penolakan sebagai dukungan menolak ISIS.

ISIS adalah gerakan yang bercita-cita mendirikan negara kekhalifaan Islam di kawasan Timur Tengah. Gerakan ini dipimpin Abu Bakr al-Baghdadi.

ISIS dikenal sebagai gerakan radikal garis keras dalam melakukan misinya seperti pembunuhan massal dan bom bunuh diri.

Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) menyebutkan ISIS termasuk dalam kelompok terorisme.

Pemerintah Indonesia bersikap menolak keberadaan ISIS. Pemerintah tak akan memberikan toleransi terhadap upaya penyebaran paham ISIS di Tanah Air karena paham yang disebarkan ISIS dianggap bertentangan dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Prabowo Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Prabowo Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Nasional
Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com