Ide Jokowi Bentuk Tim Transisi Diapresiasi

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik dari Lingkar Madani untuk Indonesia, Ray Rangkuti, mengapresiasi ide dari presiden terpilih 2014-2019, Joko Widodo, yang membentuk tim transisi yang bertugas mengantarkan transisi kepemimpinan dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono ke pemerintahan baru. Menurut Ray, hal ini dapat mempercepat program yang hendak dijalankan oleh Jokowi-JK.

"Ini formula baru yang bagus. Biasanya, dulu harus ada kabinet percobaan. Kalau sudah ada tim transisi, ini berarti bisa mengontrol pemerintahan yang masih berjalan agar tidak mempersulit pemerintahan Jokowi-JK yang akan datang," kata Ray dalam sebuah diskusi di Jakarta, Senin 4/8/2014).

Namun, Ray melihat bahwa pembentukan tim transisi ini juga punya maksud politik yang ingin menunjukkan bahwa Jokowi-Jusuf Kalla adalah pemenang Pemilu Presiden 2014. Jokowi-JK sudah ditetapkan sebagai pemenang pilpres, tetapi proses gugatan oleh pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa masih berlangsung di Mahkamah Konstitusi. "Jadi, ada unsur etis, ada juga unsur politis," ucap Ray.

Ray menyarankan agar ide adanya tim transisi ini juga diterapkan pada setiap kali pergantian kepala daerah. Hal ini dinilai akan efektif dalam mempercepat berjalannya program oleh pemerintahan baru.

Hari ini Jokowi meresmikan kantor transisi di Jalan Situbondo 10, Menteng, Jakarta Pusat. Tim ini terdiri dari satu ketua dengan empat orang deputi. Tim transisi diketuai oleh Rini M Soemarno, mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Rini dibantu empat orang deputi, yakni Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto, Sekretaris Tim Pemenangan I Andi Widjajanto, Sekretaris Tim Pemenangan II Faisal Akbar, dan Juru Bicara Jokowi-JK Anies Baswedan.

"Tugasnya, mempersiapkan hal-hal strategis yang berkaitan dengan perencanaan 2015. Ini berhubungan dengan pemerintahan Pak SBY," ujar Jokowi seusai peresmian kantor itu, Senin siang.

Fungsi kedua, lanjut Jokowi, mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan kesiapan kelembagaan di bawah presiden dan wakil presiden, misalnya pembentukan kabinet. Fungsi ketiga mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan implementasi visi dan misi yang tertuang dalam Sembilan Program Nyata Jokowi-JK atau Nawacita. "Persiapan ini agar program-program prioritas bisa dipercepat, misalnya Kartu Indonesia Sehat atau Kartu Indonesia Pintar," kata Gubernur DKI Jakarta tersebut.