JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lalu Mara Satriawangsa menyatakan pelaksanaan Musyawarah Nasional Partai Golkar tidak akan dipengaruhi putusan Mahkamah Konstitusi. Dia menegaskan apabila Prabowo-Hatta kalah atau pun menang, Munas tetap akan dilakukan pada tahun 2015.
"Munas Partai Golkar tidak terkait dengan keputusan MK, mau menang Pak Prabowo, atau sebaliknya, Munas tahun 2015," ujar Lalu Mara saat dihubungi, Minggu (3/8/2014).
Mara menuturkan hal itu berdasarkan pada keputusan Munas VIII Partai Golkar tahun 2009 tentang Program Umum Partai Golongan Karya tahun 2009-2015. Program itu, sebut Mara, tidak bisa dipisahkan dari keputusan Munas.
Keputusan itu kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan DPP Partai Golongan Karya Nomor: KEP-27/DPP/GOLKAR/XII/2009 tentang Komposisi dan Personalia DPP Partai Golongan Karya Masa Bakti 2009-2015.
"Rekomendasi pelaksanaan Munas Partai Golkar tahun 2015, juga keputusan Munas, forum tertinggi pengambilan kepututusan Partai Golkar," kata Mara.
Dia memaparkan bahwa DPD Partai Golkar tingkat I juga sudah berkirim surat dan pernyataan tertulis ke DPP Partai Golkar bahwa Munas tetap dilakukan tahun 2015.
"Sudah 31 DPD yang berkirim surat dan pernyataan soal tersebut. Kalau orang berusaha, ya silakan saja. Masalahnya bisa apa tidak, mampu apa tidak," ujarnya.
Bola panas pergantian Ketua Umum Partai Golkar dilakukan tahun ini pun dianggap Mara akan kandas lantaran pelaksana Munas itu sendiri adalah DPP. Sementara DPP sudah menetapkan sikapnya untuk melaksanakan rekomendasi Munas Partai Golkar tahun 2009 lalu yakni pelaksanaan Munas baru dilakukan pada 2015.
"Jadi ya tidak akan terlaksana juga," imbuhnya.
Seperti diketahui, internal Partai Golkar terpecah selama pelaksanaan pemilu presiden lalu. DPP Partai Golkar yang dipimpin Ketua Umum Aburizal Bakrie menyatakan dukungannya kepada Prabowo-Hatta.
Namun, sebagian kader membelot menyatakan dukungan bagi Jokowi-Jusuf Kalla. Dorongan agar Golkar berkoalisi dengan Jokowi-JK semakin kuat setelah Prabowo-Hatta kalah suara berdasarkan hasil perhitungan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Salah satu upaya agar Golkar merapat ke Jokowi-JK dilakukan oleh kubu penentang Aburizal dengan menggulirkan wacana pergantian Ketua Umum melalui Musyawarah Nasional 2014.
Namun, kubu Prabowo-Hatta tengah melayangkan gugatan hasil pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Partai Golkar pun mendukung langkah itu. Akan tetapi, Ketua Presidium Depinas SOKSI, Lawrence TP Siburian memperkirakan apabila Prabowo-Hatta kalah, maka sudah hampir pasti Munas langsung dilakukan tanggal 4 Oktober.
Lawrence Siburian berkeyakinan pengurus daerah Partai Golkar di tingkat provinsi dan kota yang banyak menjadi kepala daerah dipastikan akan mengalihkan dukungannya kepada pemerintahan yang baru.
"Sangat tidak mungkin mereka menjadi oposisi di daerah, sudah pasti akan merapat ke pemerintah," ujarnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.