Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Seperti Apa Wajah Kabinet Jokowi-JK?

Kompas.com - 02/08/2014, 05:21 WIB

KOMPAS.com — Pertanyaan besar terkait wajah kabinet menteri mendatang mengemuka setelah Komisi Pemilihan Umum menetapkan Jokowi "Jokowi" Widodo dan Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2014-2019.

Sesaat setelah penetapan, Jokowi sempat mengatakan, kabinetnya akan berisi kalangan profesional. Namun, publik masih penasaran mengenai tokoh profesional mana yang akan dipilih menjadi menteri.

Tanggap atas rasa penasaran publik, Jokowi menegaskan tidak akan ada dikotomi apakah kalangan profesional tersebut berasal dari partai atau nonpartai. Menurut dia, yang terpenting adalah menteri yang dipilih menguasai bidangnya.

"Punya leadership yang kuat, manajemen yang kuat, kompetensi yang kuat, dan yang paling penting: bersih," katanya.

Dia menyebutkan, banyak orang partai yang juga profesional. "Sebelum masuk partai, mereka adalah kalangan profesional dan mereka sama saja. Tadi saya sampaikan, kita tak bicara partai dan nonpartai," katanya.

Mengenai persentase perbandingan profesional dari partai dan nonpartai, Jokowi belum bisa memutuskan. "Hal itu baru akan diputuskan setelah melakukan identifikasi masalah dan pemetaan. Nanti dilihat kebutuhannya, baru kita cari siapa yang duduk di pos-pos itu. Bukan asal comat-comot saja," katanya.

Saat ini, kubunya tengah membentuk tim head hunter yang bertujuan mencari orang-orang yang cocok menjabat sebagai menteri di pemerintahannya bersama Jusuf Kalla. Tim itu bertugas memverifikasi rekam jejak serta latar belakang sosok yang direkomendasikan.

Mantan Wali Kota Solo ini mengaku mendapatkan masukan dari banyak pihak baik dari masyarakat, kelompok relawan, maupun partai pendukung soal siapa saja sosok yang bakal mengisi jabatan menteri di kabinet.

Sementara itu, pakar psikologi politik dari Universitas Indonesia, Hamdi Moeloek, berpendapat, kabinet Jokowi-JK harus diisi orang-orang profesional yang memiliki kemampuan politik yang tinggi. Kalangan profesional yang layak dijadikan menteri tidak selalu harus berasal dari ketua umum partai.

Namun demikian, kata Hamdi, ada baiknya beberapa menteri berasal dari kalangan partai politik karena dianggap memiliki kemampuan politik yang teruji. Kemampuan berpolitik dinilai penting karena para menteri nantinya akan berinteraksi dengan para anggota dewan.

"Menteri itu tetap punya jabatan politis, political skill itu perlu. Kalau orang tidak punya political skill akan sulit karena harus berurusan dengan mitra kerjanya di DPR. Bisa ditolak terus kebijakan dia," ujarnya.

Sedangkan orang yang profesional di kabinet, menurut Hamdi, harus mengerti betul bidang yang didalaminya. Jika ada calon independen yang profesional di bidangnya dan memiliki kemampuan berpolitik yang baik, maka akan menjadi penyegaran dalam kabinet di Indonesia.

Banyak susunan kabinet yang diusulkan publik, di antaranya dari www.kabinetrakyat.org yang berisi nama-nama calon menteri yang dianggap oleh rakyat layak untuk menjadi pembantu presiden dalam pemerintahan.

Dalam lamannya, www.kabinetrakyat.org memunculkan nama-nama yang menurut pengelola muncul hasil dari diskusi bersama jurnalis, pengamat, akademisi, aktivis, teknokrat, politisi, dan dan masukan-masukan yang langsung diberikan oleh rakyat di mana pun mereka berada, apa pun profesi, agama, dan sukunya.

Disampaikan pula nama-nama menteri sebagai masukan untuk kabinet Jokowi yang diharapkan berpijak pada kriteria-kriteria: tidak pernah terlibat korupsi, bukan pelanggar HAM, profesional di bidangnya sesuai dengan visi dan misi Jokowi-JK, serta bukan perusak lingkungan hidup.

Halaman:
Baca tentang
Sumber Antara
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com