Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Benarkan Kerja Sama dengan Australia, SBY Beberkan Kronologi Pencetakan Uang Negara

Kompas.com - 31/07/2014, 14:40 WIB
Sabrina Asril

Penulis


BOGOR, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membenarkan adanya kerja sama Bank Indonesia dengan percetakan di Australia dalam mencetak uang negara pada tahun 1999. Namun, SBY membantah terlibat dalam kasus tersebut karena saat itu dirinya belum menjabat sebagai Presiden RI.

Pernyataan Presiden SBY ini menanggapi informasi yang dibocorkan WikiLeaks dan disadur salah satu media online di Indonesia. Ia mengaku telah mendapatkan penjelasan dari Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo, Menteri Keuangan Chatib Basri, dan Kapolri Jenderal (Pol) Sutarman.

"Esensi atau rangkuman penjelasan baik dari Gubernur BI dan Menkeu adalah sebagai berikut, pertama, memang benar Indonesia pernah cetak uang di Australia dan dilakukan tahun 1999. Yang mencetak adalah NPA (Note Printing Australia) dan organisasi itu berada dalam naungan Bank Sentral Australia," ujar SBY dalam jumpa pers di kediamannya, Cikeas, Bogor, Kamis (31/7/2014).

Turut mendampingi SBY dalam jumpa pers kali ini Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara dan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Marwanto.

SBY mengatakan, uang yang dicetak di Negeri Kanguru itu sebanyak 550 juta lembar dengan pecahan nominal Rp 100.000. SBY menyatakan, keputusan kebijakan, pengawasan, dan kewenangan untuk mencetak uang itu, termasuk mencetak uang di Australia, ada pada Bank Indonesia. Hal tersebut menjadi wewenang Bank Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia.

"Bukan pada pemerintah, bukan pada presiden. Baik Ibu Mega dan saya sendiri, tahun 1999 belum menjadi presiden. Tapi poin saya adalah, memang itu kewenangan BI, jadi siapa pun presidennya tahun 1999 atau saat uang itu dicetak di Australia, tidak terlibat mengambil keputusan, menetapkan kebijakan," kata SBY.

Presiden geram terhadap berita bocoran WikiLeaks yang dilansir Sindonews.com tersebut karena tidak ada proses klarifikasi atas hal itu (baca: SBY Marah Dituduh WikiLeaks Korupsi Pencetakan Uang Negara). "Dengan demikian, berita yang dikeluarkan WikiLeaks dan diamplifikasi Sindonews.com tentu sesuatu yang menyakitkan," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tegaskan Tak Bentuk Tim Transisi untuk Prabowo-Gibran

Jokowi Tegaskan Tak Bentuk Tim Transisi untuk Prabowo-Gibran

Nasional
AHY: Mari “Move On” dan “Move Forward” Pilkada di Depan Mata

AHY: Mari “Move On” dan “Move Forward” Pilkada di Depan Mata

Nasional
Cak Imin: Sebetulnya PKB Masih Ingin Hak Angket DPR

Cak Imin: Sebetulnya PKB Masih Ingin Hak Angket DPR

Nasional
Pesan Jokowi untuk Prabowo-Gibran: Persiapkan Diri, Setelah Pelantikan Langsung Kerja ...

Pesan Jokowi untuk Prabowo-Gibran: Persiapkan Diri, Setelah Pelantikan Langsung Kerja ...

Nasional
Ganjar-Mahfud dan Puan Maharani Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran

Ganjar-Mahfud dan Puan Maharani Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Titiek Soeharto-Didiet Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

Titiek Soeharto-Didiet Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

Nasional
PKS Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran: Kita Ucapkan Selamat Bertugas

PKS Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran: Kita Ucapkan Selamat Bertugas

Nasional
Disebut Sudah Bukan Kader PDI-P Lagi, Jokowi: Ya Terima Kasih

Disebut Sudah Bukan Kader PDI-P Lagi, Jokowi: Ya Terima Kasih

Nasional
Soal Kabinet, AHY: Jangan Bebankan Pak Prabowo dengan Tuntutan Berlebihan

Soal Kabinet, AHY: Jangan Bebankan Pak Prabowo dengan Tuntutan Berlebihan

Nasional
Jelang Ditetapkan sebagai Presiden Terpilih, Prabowo: Rakyat Menuntut Pimpinan Politik Kerja Sama

Jelang Ditetapkan sebagai Presiden Terpilih, Prabowo: Rakyat Menuntut Pimpinan Politik Kerja Sama

Nasional
Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Anies: Tanpa Melupakan Catatan di MK

Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Anies: Tanpa Melupakan Catatan di MK

Nasional
Jokowi Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Jadi Presiden-Wapres Terpilih

Jokowi Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Jadi Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
Ajak Rekonsiliasi, AHY Minta Pihak yang Belum Puas Hasil Pilpres Tak Korbankan Rakyat

Ajak Rekonsiliasi, AHY Minta Pihak yang Belum Puas Hasil Pilpres Tak Korbankan Rakyat

Nasional
Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Anies: Kita Hormati Proses Bernegara

Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Anies: Kita Hormati Proses Bernegara

Nasional
Komisi B DPRD DKI Minta Pemprov DKI Tak Asal Batasi Kendaraan, Transportasi Publik Harus Membaik

Komisi B DPRD DKI Minta Pemprov DKI Tak Asal Batasi Kendaraan, Transportasi Publik Harus Membaik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com