Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polisi Dinilai Lalai Cegah Peredaran Video WNI ISIS

Kompas.com - 31/07/2014, 10:41 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com —
Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Eva Kusuma Sundari prihatin dengan adanya video perekrutan kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) yang beredar di media sosial. Dalam video tersebut, ada warga negara Indonesia (WNI) yang mengajak umat Islam di Indonesia bergabung dengan kelompok garis keras itu.

"Penegakan hukum dan pencegahan tidak jalan," kata Eva, Kamis (31/7/2014), seperti dikutip Tribunnews.com.

Menurut Eva, aparat penegak hukum harus melakukan pencegahan. Yang terjadi di Indonesia,  kata dia, penegakan hukum dilakukan setelah peristiwa terjadi.

"Ini tidak dicegah di hulu. Padahal ada pasal-pasalnya, menyebar kebencian. Perekrutan hal yang berbahaya," kata Politisi PDI Perjuangan itu.

Eva menilai, polisi tidak memiliki keberanian melakukan terobosan hukum untuk pencegahan ISIS di Indonesia. "Polisi sudah tahu ISIS ada di Indonesia, monitoring saja, enggak melakukan pencegahan jadi tambah besar dan meledak," kata Eva.

Ia juga melihat informasi yang disampaikan intelijen tidak bisa ditindaklanjuti kepolisian. Bila terjadi peristiwa dan terdapat barang bukti, kata Eva, baru polisi bertindak.

"Ini problem, kepolisian tidak punya SOP, penindakan untuk pencegahan," ujarnya.

"Penegak hukum membiarkan Indonesia menjadi surga perekrutan garis keras, penyebaran paham monokultur, penegakan hukum lemah, polisi jadi olok-olok di dunia internasional," tambahnya.

Eva melihat adanya video tersebut karena tidak adanya dukungan politik. Kementerian Komunikasi dan Informatika juga tidak bertindak menutup situs-situs garis keras.

Sebelumnya, sekelompok warga Indonesia muncul dalam sebuah video yang dirilis ISIS meminta kaum Muslimin di Indonesia untuk bergabung dengan kelompok mereka. (baca: Sejumlah Warga Indonesia Muncul Dalam Video ISIS)

Video berdurasi delapan menit di-posting oleh ISIS dengan judul "Ayo Bergabung". Video itu menyerukan kewajiban bagi kaum Muslimin untuk bergabung dan menyatakan dukungan bagi kelompok tersebut.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com