Jokowi Harus Pilih Menkominfo dari Luar Parpol

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden terpilih periode 2014-2019 Joko Widodo (Jokowi) disarankan untuk memilih Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) dari luar partai politik. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa pimpinan beberapa partai politik memiliki kaitan kepemilikan dengan stasiun televisi dan media massa lainnya.

Keberadaan kader parpol di posisi ini dikhawatirkan akan menimbulkan conflict of interest (konflik kepentingan). Padahal, Menkominfo dituntut berposisi independen dan netral dalam mengatur berbagai hal yang terkait dengan lembaga penyiaran dan pers.

“Menkominfo harus mampu berdiri di atas semua lembaga penyiaran dan pers. Jika Kementerian ini diduduki kader parpol yang terkait dengan kepemilikan lembaga penyiaran atau kelompok media besar, saya khawatir akan ada perpindahan konflik politik dan bisnis dengan menggunakan instrumen kekuasaan. Itu tidak fair, membahayakan kepentingan publik, serta kontraproduktif bagi pemerintah,” kata Akuat Supriyanto, pengamat Manajemen dan Komunikasi Organisasi dari FEB Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung dalam siaran pers yang diterima kompas.com, Kamis (31/7/2014).

Supriyanto mengapresiasi munculnya sejumlah nama calon Menkominfo berlatar belakang profesional.

Sebelumnya, sejumlah kelompok relawan Jokowi-JK mengajukan nama-nama seperti Nezar Patria (mantan Ketua AJI dan anggota Dewan Pers) dan Onno W Purbo (pakar telematika ITB) untuk menduduki jabatan tersebut. (baca: Ini Daftar Calon Menteri Kabinet Alternatif Usulan Rakyat)

kompas.com/dani prabowo Anggota Dewan Pers Nezar Patria

“Nezar dan Onno saya kira figur yang tepat untuk menduduki posisi tersebut. Sekarang, tergantung titik tekan pemerintahan Jokowi-JK di bidang komunikasi dan informatika ini mau ke mana,” ujar dia.

Menurut dia, Nezar Patria memiliki latar belakang yang diperlukan oleh pemerintah baru untuk memperjelas arah pengembangan sektor pers dan penyiaran.

“Pak Nezar tidak memiliki beban kepentingan bisnis dan politik. Ia pasti berani meneruskan berbagai upaya demokratisasi penyiaran, khususnya menjalankan digitalisasi televisi, yang selama ini selalu dimentahkan parlemen, ” kata dia.

Sementara itu, latar belakang Onno W Purbo dinilai tepat untuk membantu pemerintah dalam membenahi persoalan-persoalan sektor telematika, seperti konektivitas dan densitas pelayanan internet, e-government, serta hal-hal yang mengemuka belakangan ini seperti cyber war dan cyber crime.

“Keduanya merupakan figur yang kuat sehingga usulan para relawan itu justru memudahkan Jokowi-JK dalam memilih. Hanya saja, Menkominfo seyogianya tidak hanya jago dalam hal bidang-bidang teknis. Apabila diperlukan, orang yang ada di posisi ini harus dapat berperan sebagai juru bicara pemerintah," tutur dia.

Dengan gaya komunikasi Jokowi yang cenderung informal, Supriyanto berpendapat, perlu juru bicara dengan bahasa resmi yang lugas, firmed, dan disukai kalangan media.