Penyusunan Kabinet Ujian Ketegasan Jokowi

SEMARANG, KOMPAS.com — Analis politik dari Universitas Diponegoro Semarang, Mochmad Yulianto, menilai, penyusunan kabinet pemerintahan selanjutnya bakal menjadi ujian bagi Joko Widodo-Jusuf Kalla bila kelak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dari penyusunan kabinet akan terlihat bagaimana ketegasan Jokowi.

"Itu (penyusunan kabinet) pasti akan menjadi ujian bagi Jokowi dalam menghadapi intervensi bahkan tekanan dari parpol-parpol pengusung pasangan tersebut," katanya ketika dihubungi di Semarang, Rabu (30/7/2014), seperti dikutip Antara.

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang itu menambahkan, daftar nama menteri dan pejabat tinggi setingkat menteri yang diminta bergabung juga bakal menjadi ujian bagi keberanian Jokowi-Kalla dalam membentuk kabinet ahli (zaken) dan profesional.

"Penyusunan kabinet tersebut tentu mudah bertentangan dengan hasrat kuasa elite parpol pengusung," kata Yulianto.

Saat deklarasi Jokowi menjadi capres, mantan Wali Kota Surakarta itu mengatakan, tidak ada komitmen bagi-bagi kekuasaan dengan partai pendukung dalam penyusunan kabinet. (baca: Jokowi Janji Bangun Kabinet Kerja, Bukan Kabinet Bagi-bagi Kursi)

Namun, beberapa analis menyatakan, dalam sistem multipartai seperti di Indonesia, hasrat bagi-bagi kekuasaan setidaknya tercermin dalam penyusunan kabinet, sulit diterapkan. Apalagi kebijakan eksekutif dan presiden juga banyak ditentukan oleh kekuatan partai di parlemen.

Komposisi parlemen hasil Pemilu Anggota Legislatif 2014 lebih dominan dikuasai oleh partai-partai pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, yakni Partai Golkar, Gerindra, PAN, PKS, PPP, dan Demokrat.

Adapun duet Jokowi-Kalla diusung oleh PDI Perjuangan, Nasdem, PKB, Hanura, dan PKPI.

Tim Jokowi Center sudah merilis nama-nama tokoh yang layak menjadi menteri. Jokowi berharap publik memberikan masukan siapa saja yang layak untuk membantunya dan Jusuf Kalla. (baca: Ini Daftar Calon Menteri Kabinet Alternatif Usulan Rakyat)