Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

MPR: PBB Kehilangan Raison d'etre

Kompas.com - 30/07/2014, 03:17 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari menilai Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah kehilangan alasan kehadiran atau raison d'etre-nya jika tidak bisa menghentikan agresi dan kekejaman Israel terhadap bangsa Palestina.

"Kekejaman Israel telah melampaui peradaban umat manusia abad modern abad 21. Apa yang dilakukan oleh Israel telah menjurus pada pembantaian atau genocida terhadap eksistensi Bangsa Palestina," kata Hajriyanto melalui Blackberry Messenger di Jakarta, Selasa (30/7/2014).

Hajriyanto mengatakan, PBB bukan hanya harus bisa menghentikan pembantaian tersebut, melainkan harus bisa membawa Israel ke Pengadilan HAM Internasional atau International Tribunal.

Menurut dia, sudah sangat terlambat bagi PBB untuk segera mengirimkan pasukan di bawah payung lembaga tersebut untuk menghentikan pembantaian kemanusiaan di Jalur Gaza.

"Jika langkah-langkah itu tidak bisa diambil dan dilakukan, maka sungguh PBB telah kehilangan raison d'etre-nya," katanya.

Hal itu, menurut dia, karena tindakan Israel yang sudah memakan korban tewas ratusan warga Palestina, bahkan ratusan anak-anak dan perempuan yang tidak berdaya. Tindakan Israel itu, ujar Hajriyanto, telah mencoreng peradaban modern yang bercirikan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM).

"Saya nilai peradaban modern yang ditulangpunggungi peradaban bangsa-bangsa Barat sekarang ini telah mengalami kebangkrutan yang luar biasa karena telah membiarkan sebuah pembantaian terjadi di depan matanya," ujarnya.

Negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat dan Uni Eropa, sebagai penguasa dunia dan PBB sekarang ini seharusnya malu hati menyaksikan kejahatan kemanusiaan itu terjadi di hadapannya. Padahal menurut dia, mereka nyata-nyata memiliki kekuatan untuk menghentikan Israel.

Selain itu, menurut dia, konteks dan perspektif pembantaian di Palestina, Organisasi Non Blok dan Organisasi Konperensi Islam (OKI) mutlak harus menekan PBB untuk segera menjatuhkan hukuman kepada Israel.

"Jika tidak saya yakin OKI dan Nonblok juga bisa kehilangan argumen atas kehadiran dirinya sekarang ini," tegasnya.

Dia mengatakan, Nonblok yang dipimpin Iran dan OKI yang dipimpin Turki dan Arab Saudi yang dikenal sangat dekat dengan negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat (AS) seharusnya bisa berbuat banyak serta malu hati membiarkan kekejaman Israel atas bangsa Palestina yang tidak berdaya sekarang ini.

Indonesia menurut politisi Partai Golkar itu, yang juga dikenal dekat dengan negara-negara Barat, sudah waktunya untuk mengambil posisi aktif mendesak OKI dan Nonblok untuk memberikan ultimatum kepada PBB untuk mengambil langkah apapun demi menghentikan secara kategoris pembantaian manusia di Gaza itu.

"Langkah Indonesia itu bukan hanya merupakan omperativum konstitusi, melainkan juga pengejawantahan nilai-nilai Pancasila, terutama Sila Kedua Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab," katanya.

Dia menegaskan apapun alasannya, tindakan Israel yang sudah membunuh ratusan warga Palestina itu bukan hanya melawan HAM, melainkan juga langsung menohok nilai-nilai Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Sumber Antara
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com