Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 29/07/2014, 11:43 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
— Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) menganggap biasa gugatan penetapan pemenang Pemilu Presiden 2014 ke Mahkamah Konstitusi hingga mengusulkan pembentukan panitia khusus Pilpres di Dewan Perwakilan Rakyat oleh kubu pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Jokowi mengaku tidak khawatir atas langkah tersebut.

"Ndak, ndak. Itu kan sesuatu proses yang wajar. Biasalah itu," ujar Jokowi di kediaman Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Kebayoran Baru, Jakarta, Senin (28/7/2014) malam.

Pria yang masih menjabat Gubernur DKI Jakarta itu menilai bahwa gugatan yang dilayangkan Prabowo-Hatta layak dihargai karena merupakan bagian dari proses Pilpres. Namun, yang jelas, kubunya sangat mengapresiasi kerja Komisi Pemilihan Umum.

"Kita sangat hargai pelaksanaan pemilu saat ini. KPU sangat terbuka, orang bisa kontrol, C-1 dibuka, seperti ini enggak pernah ada di pemilu sebelumnya," ujar jokowi.

Jokowi juga yakin kedua manuver yang dilakukan kubu Prabowo-Hatta itu tidak akan membalikkan keadaan.

Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Djafar menyoroti dua langkah kubu Prabowo-Hatta itu. Ia menganggap langkah tersebut merupakan ganjalan yang cukup berat.

"Ganjalan yang berat dua ini. Dua proses ini pertarungannya akan sangat kuat," ujar Marwan di tempat yang sama.

Sebelumnya, kubu Prabowo-Hatta sudah mendaftarkan perselisihan hasil Pilpres ke MK. Dalam pokok permohonannya, Tim Pembela Merah Putih yang terdiri dari 95 orang kuasa hukum menyatakan bahwa hasil rekapitulasi suara Pilpres tingkat nasional yang dilakukan KPU tidak sah karena terjadi kecurangan.

Menurut Tim Pembela Merah Putih, berdasarkan bukti-bukti berita acara yang ada, seharusnya Prabowo-Hatta memperoleh 67.139.153 suara, sedangkan Jokowi-JK hanya 66.435.124 suara.

Adapun hasil rekapitulasi KPU, Jokowi-JK memperoleh 70.997.85 suara (53,15 persen) dan Prabowo-Hatta memperoleh 62.576.444 suara (46,85 persen). Jumlah selisih kedua pasangan itu mencapai 8.421.389 suara. (baca: Ini Hasil Resmi Rekapitulasi Suara Pilpres 2014)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com