Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tim Jokowi-JK Pantau Gugatan Prabowo-Hatta ke MK

Kompas.com - 26/07/2014, 13:10 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -Tim Jokowi-JK masih berkeyakinan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak akan mengubah total hasil pemilu yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun, tim hukum Presiden dan Wakil Presiden terpilih ini akan tetap memantau gugatan Prabowo-Hatta ke Mahkamah Konstitusi.

"Tim hukum sudah ada dan sudah siap, tim akan memonitor terus," ujar Juru Bicara Jokowi-JK, Anies Baswedan, dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (26/7/2014).

Anies mengaku heran dengan sikap Prabowo-Hatta yang menolak hasil pemilu presiden. Pasalnya, saat kecurangan juga terjadi pada pemelihan legislatif, semua pihak menerimnya. "Ini kan mereka selalu katakan aturan yang sama dilaksanakan bulan April, tapi kok ada yang nggak terima," kata Anies.

Anies mengakui, kecurangan memang terjadi di berbagai daerah selama pelaksanaan pemilu presiden. Tim hukum Jokowi-JK, kata dia, juga memiliki bukti kecurangan terjadi di Papua dan Madura.

"Namun beda kecurangan. Intinya, kami melihat pemilu sudah selesai, jadi apa pun ini dipakai untuk melanjutkan Indonesia," kata dia.

Kubu Prabowo-Hatta resmi mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, Jumat malam. Kubu Prabowo-Hatta mengadu ke MK karena ada dugaan pelanggaran dalam pelaksanan pemungutan suara di Papua dan dugaan KPU tidak melanjutkan rekomendasi Bawaslu untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di lebih dari 5.000 tempat pemungutan suara di Jakarta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

[POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

Nasional
Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Nasional
Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Nasional
Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Nasional
Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

Nasional
AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

Nasional
Ketua KPK Sebut Langkah Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas Sikap Pribadi

Ketua KPK Sebut Langkah Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas Sikap Pribadi

Nasional
Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2024

Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2024

Nasional
AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

Nasional
Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Nasional
Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Nasional
Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Nasional
Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Nasional
AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum 'Clear', Masih Dihuni Warga

AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum "Clear", Masih Dihuni Warga

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com