Politisi PKS: Bisa Saja Koalisi Tak Hadiri Sidang Umum MPR Lantik Jokowi-JK

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Gamari Sutrisno mengatakan, Fraksi PKS mendukung rencana pembentukan panitia khusus pemilihan presiden 2014 yang diusulkan kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Menurut dia, pembentukan pansus penting agar hasil pilpres lalu bisa diterima semua pihak.

"Itu memang sudah selayaknya untuk direspon dan saya mendukung keinginan untuk membentuk pansus agar bisa dilakukan penyelidikan secara mendalam mengenai dugaan kecurangan yang dilakukan penyelenggaran pemilu. Sehingga hasil pilpres ini betul-betul bisa diterima semua pihak," ujar Gamari di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (25/6/2014).

Gamari mengatakan, meskipun pasangan Jokowi-Jusuf Kalla sudah dinyatakan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan sah secara hukum, tetapi belum bisa dipastikan menjadi presiden dan wakil presiden terlantik jika koalisi permanen Prabowo-Hatta tidak menghendaki adanya pelantikan itu.

"Kalau kita hitung koalisi permanen ada 60 persen lebih di parlemen ini. Ketika mereka tidak menyetujui pelantikan dengan cara tidak menghadiri sidang umum MPR, bisa saja. Pansus bisa merekomendasikan itu," katanya.

Namun, Gamari membantah rencana pembentukan pansus memang sengaja untuk menghambat pelantikan presiden dan wakil presiden yang telah ditetapkan KPU.

"Bukan. Kita ingin meluruskan sesuatu yang keliru, sesuatu yang penuh dengan kecurangan," katanya.

Menurut dia, pembentukan pansus ini bukanlah keinginan perseorangan atau partai tertentu. Namun, bagaimana DPR sebagai lembaga yang berwenang bisa menyelidiki indikasi kecurangan pilpres lalu mengambil sikap.

Ia optimistis koalisi Merah Putih yang sudah dipermanenkan akan tetap solid. Pihaknya tak khawatir atas sikap para politisi dari parpol pendukung Prabowo-Hatta, yang menyatakan mendukung Jokowi-JK. Pasalnya, berkoalisi merupakan keputusan partai, bukan perorangan.

"Saya kira pansus harus bekerja di sisa waktu yang ada. Kita masih punya masa waktu sidang sampai akhir September. Kami akan segera masuki masa sidang 14 Agustus. Masih ada sisa waktu satu bulan untuk bekerja. Kalau pansus ini bekerja saya kira harus diselesaikan pada periode ini. Tidak bisa diberikan pada anggota DPR yang baru," pungkasnya.