Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jenderal Budiman Tak Hadiri Pelantikan KSAD Letjen Gatot Nurmantyo

Kompas.com - 25/07/2014, 11:32 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Letnan Jenderal Gatot Nurmantyo resmi menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Darat setelah dilantik oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Gatot menggantikan Jenderal TNI Budiman. Namun, prosesi pelantikan Gatot yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Jumat (25/7/2014), tanpa dihadiri Budiman.

Gatot dilantik berdasarkan Keputusan Presiden nomor 36/TNI 2014. Di dalam pembacaan sumpah jabatannya, Gatot berjanji akan menghindari segala bentuk perbuatan yang masuk dalam tindak pidana korupsi.

"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini, langsung atau tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tiada memberikan atau menjanjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapa pun juga. Bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tiada menerima dari siapa pun juga, langsung atau pun tidak langsung, suatu janji atau pemberian," ucapnya.

Mantan Panglima Komando Strategis Cadangan Angkatan Darat itu juga berjanji setia pada Undang-Undang Dasar 1945 dan akan melakukan segala undang-undang dan peraturan yang berlaku bagi negara RI.

"Saya akan menjalankan tugas dan kewajiban dengan rasa penuh tanggung jawab pada bangsa dan negara," katanya.

KOMPAS.COM/Sandro Gatra Letjen Budiman


Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto enggan berkomentar soal ketidakhadiran Budiman.

"Saya enggak tahu (alasan Budiman tidak hadir). Tanyakan langsung sama yang bersangkutan," ucap Djoko.

Setelah pelantikan tersebut, Budiman ditempatkan sebagai perwira tinggi di Mabes TNI hingga waktu pensiunnya pada September 2014.

Pelantikan KSAD baru ini sempat menimbulkan tanda tanya publik lantaran dilakukan setelah Pilpres 2014 dan sebelum pensiun.

Pergantian tersebut lalu dikaitkan dengan kemarahan Presiden di hadapan 200 perwira tinggi TNI/Polri dalam pertemuan di Kementerian Pertahanan, Senin (2/6/2014). Presiden menyebut, ada jenderal aktif yang tidak netral menghadapi Pemilihan Presiden 2014. (baca: SBY Marah Ada Pihak yang Menarik Dukungan Jenderal Aktif)

Istana membantah bahwa pergantian KSAD disebut karena terkait politik. Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha mengatakan, pergantian KSAD sudah dipertimbangkan sejak lama dan tak ada kaitannya dengan pelaksanaan Pilpres 2014. (baca: Istana: Pergantian KSAD untuk Regenerasi, Tak Terkait Pilpres)

Adapun Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko menegaskan, tidak ada yang istimewa dalam proses pergantian jabatan di dalam tubuh TNI. Begitu pula, kata dia, dalam pergantian KSAD. (baca: Panglima TNI Anggap Biasa Rencana Pergantian KSAD)

Budiman sudah membantah isu bahwa pemberhentian dirinya sebagai KSAD lantaran terindikasi terlibat politik praktis. Budiman memastikan dirinya tidak pernah terlibat politik, khususnya pada Pemilu Presiden 2014. (baca: KSAD: Saya Kesatria dan Bukan Pengkhianat)

Letjen Gatot Nurmantyo merupakan lulusan Akademi Militer 1982 yang dibesarkan di tubuh pasukan baret hijau Kostrad. Beberapa jabatan pernah disandangnya antara lain Danrindam Jaya, Danrem 061/Suryakencana (2006-2007), Kasdivif 2/Kostrad (2007-2008), Dirlat Kodiklatad (2008-2009), Gubernur Akmil (2009-2010), Pangdam V/Brawijaya (2010-2011), Komandan Kodiklat TNI AD (2011-2013), dan Pangkostrad (sejak 2013).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com